Connect with us

Politik

KPK Wacanakan DPR Tak Digaji Jika Pembahasan UU Tak Rampung

JARRAK.ID

Published

on

Gedung KPK (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewacanakan agar DPR tidak digaji apabila pembahasan undang-undang tak rampung. Hal ini sengaja diusulkan KPK untuk membentuk anggota DPR yang berintegritas.

“Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest,” ujar Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

“Jadi kalau ada Undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua,” imbuh Saut.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK lainnya, Laode M Syarif mengatakan bahwa semua orang mesti bekerja untuk mendapatkan bayaran. Oleh karena itu, mereka yang tidak bekerja kurang pantas untuk mendapatkan gaji.

“Tadi itu kita berharap bahwa harusnya gaji atau remunerasi yang diterima pejabat publik, bukan cuma DPR, itu berdasarkan hasil kerjanya. Tapi pada saat yang sama Pak Agus (Ketua KPK Agus Rahardjo) bilang gubernur, bupati, itu gaji yang tertulis Rp 5 juta – Rp 6 juta. Kan nggak masuk akal. Jadi kalau mau reformasi birokrasi itu, kita harus serius,” ujar Syarif.

Menurut Syarif, membut undang-undang memang salah satu tugas DPR. Sehingga kalau undang-undang tidak jadi, maka DPR memang sepatutnya tidak mendapatkan gaji.

“Itu kan pekerjaannya (DPR) salah satunya membuat undang-undang. Kalau dia buat undang-undang terus nggak jadi-jadi undang-undangnya, seharusnya nggak berhak gitu mendapat gaji,” imbuh Syarif.

Kendati demikian, hal ini hanya sebatas wacana bukan usulan resmi KPK. Menurutnya, selama ini yang ingin diterapkan di pemerintahan adalah merit system.

Baca Juga:  Fahri Hamzah Tuding Gugatan Masa Jabatan Cawapres untuk Kepentingan Jokowi

“Sekarang merit system kan. Jadi orang itu harus berdasarkan itu (kinerja). Ya kalau kita jadi buruh di jalan juga rajin kita kerja, kita dapat lebih banyak. Jadi sopir juga begitu. Di mana saja, jadi pengusaha juga begitu. Jadi kalau sekarang masa kerja dan nggak kerja sama saja gajinya. Sedangkan yang tanggung jawabnya besar kayak gubernur dan bupati, negara menghargainya juga sangat sedikit dan passion untuk berbuat tidak jujur itu menjadi tinggi. Apalagi kalau biaya politiknya mahal,” jelasnya.

Ketua DPR, Bambang Soesatyo menyambuat baik usulan yang diwacanakan KPK. Dia setuju asalkan ketentuan itu juga berlaku untuk pemerintah. Alasannya, pemerintah juga terlibat dalam pembuatan UU.

“Soal UU saya setuju omongan Pak Saut yang bilang kalau ada anggota DPR yang nggak mau ngerjain UU nggak usah di gaji. Tapi masalahnya hambatan datang dari pemerintah, karena konstitusi kita menulis, melahirkan UU itu DPR bersama pemerintah,” tutur Bamsoet.

Menurut Bamsoet, salah penyebab pembahasan dan penyelesaian undang-undang menjadi molor karena juga diakibatkan oleh ketidakhadiran pemerintah dalam pembahasan. Bamsoet mengatakan UU bakal cepat selesai jika DPR dan pemerintah sama-sama sepakat.

“Contoh kalau pemerintah sering nggak datang, maka dipastikan pemerintah tidak setuju dengan UU itu. Sekarang yang sudah 16 kali masa sidang, larangan minuman beralkohol, dan UU tembakau. Dan saya lihat daftar absen, pemerintah nggak pernah datang, datang saja masalah riset nggak pernah dibuat,”

“Jadi sebenarnya gampang kalau pemerintah nya setuju. Kita juga setuju kebijakan (soal gaji) tadi, setuju kalau pemerintahnya juga nggak digaji ha-ha,” tegas politikus Partai Golkar tersebut.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer