Connect with us

Daerah

KPK Tetapkan Bupati Indramayu Supendi Tersangka Suap

JARRAK.ID

Published

on

Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Bupati Indramayu Supendi (SP) telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka, terkait dugaan suap penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara soal pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan Supendi merupakan kepala daerah yang ke – 48 yang pernah di tangkap KPK dalam kasus yang berbeda-beda.

Yang tidak kalah mengejutkan juga, kasus OTT di Indramayu ini juga merupakan kota yang waktunya tidak terlalu lama pasca OTT daerah sebelumnya, yaitu Kabupaten Lampung.

“KPK cukup prihatin harus menyampaikan informasi kegiatan tangkap tangan yang kembali menjerat kepala daerah yang jaraknya hanya sekitar 1 minggu dari kepala daerah yang terakhir ditangkap. Bupati Indramayu menjadi kepala daerah ke-48 yang ditangkap tangan oleh KPK,” katanyq di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2019).

Menurutnya, Supendi merupakan Bupati Kabupaten Indramayu yang baru beberapa bulan dilantik untuk menggantikan Bupati Kabupaten Indramayu periode 2016-2021 sebelumnya yang mengundurkan diri.

SP diduga sering meminta sejumlah uang kepada CAS, kontraktor pelaksana proyek pekerjaan pada Dinas PUPR Kabupaten Indramayu. SU diduga mulai meminta sejumlah uang kepada CS sejak bulan Mei 2019 sejumlah Rp100juta rupiah.

KPK Tetapkan 4 Tersangka

Selain Bupati Indramayu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan empat orang tersangka.

Adaoun ke empat orang tersebut adalah, Supendi (SP) Bupati Indramayu 2014-2019, Omarsyah (OMS) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu, Wempy Triyono (WT) Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu. Kemudian sebagai pemberi suap dari pihak swasta adalah Carsa AS.

“Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan kegiatan suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun 2019,” terangnya.

Atas perbuatannya tersebut, sebagai sebagai penerima suap SP, OMS dan WT disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian sebagai pihak yang memberi suap CAS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer