KPK Sebut dari 295 Tiang Reklame di Jakarta, Hanya 5 yang Kantongi Izin

2 min read

JAKARTA – JARRAK.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, dari ratusan tiang reklame di Jakarta, hanya hitungan jari yang memiliki izin.

“Berangkat dari isu kepatuhan pajak reklame dan keindahan tata ruang di wilayah DKI Jakarta, KPK menemukan dari 295 tiang tumbuh hanya 5 di antaranya yang memiliki izin,” ucap Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers terkait capaian dan kinerja KPK di tahun 2018 di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, (19/12/2018).

Oleh karena itu, Agus mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi.

“Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi Jakarta. Pajak reklame menyumbang sekitar tiga persen total PAD Pemprov Jakarta,” ucap Agus.

“Karenanya, KPK juga mendorong Pemprov DKI untuk mengembangkan sistem monitoring reklame berbasis teknologi informasi dalam hal pendataan. Untuk memperkuat pengawasan oleh masyarakat, maka data tersebut dibuka ke publik,” imbuh Agus.

Agus mengatakan, penerimaan pajak di DKI Jakarta belum optimal karena salah satunya dipicu oleh banyaknya ketidakpatuhan wajib pajak sampai belum adanya sistem berbasis data yang dapat memonitoring potensi pelanggaran pajak.

Agus menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta segera melakukan perbaikan sistem secara komprehensif dalam rangka meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

“Besarnya potensi penerimaan yang tidak masuk ke kas daerah jika tidak dilakukan perbaikan sistem menyeluruh, maka potensi peningkatan penerimaan pajak DKI sebesar Rp4,9 triliun dari hasil pendampingan KPK di 2017 akan hilang,” kata Agus.

“Karenanya, di tahun ini untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak DKI, KPK mendorong perbaikan sistem dengan penerapan tax clearance. Aturan yang mewajibkan kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan tunggakan pajak daerah saat mengajukan permohonan perizinan atau PTSP tidak akan melayani permohonannya,” imbuh Agus.