Connect with us

Daerah

KPK Minta DPRD DKI Awasi Penerbitan IMB untuk Pulau Reklamasi

JARRAK.ID

Published

on

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta DPRD DKI Jakarta untuk melakukan pengawasan terkait dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pulau Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

“Proses pengawasan itu bisa dilakukan oleh banyak pihak. DPRD juga memiliki fungsi pengawasan, silakan saja kalau memang ada pihak DPRD yang menilai ada kejanggalan di sana, itu bukan domain KPK kalau hanya kejanggalan awal. Silakan proses pengawasan dilakukan,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, (17/06/2019).

Kendati demikian kata Febri, jika memang ditemukan ada indikasi tindak pidana korupsi maka bisa dilaporkan kepada KPK. KPK tegas dia, akan segera melakukan pengecekan apakah memang benar ada dugaan korupsi atau tidak.

“Tapi kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi untuk apa pun juga, jadi tidak spesifik soal ini saja, kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi, ada mekanisme pelaporan yang bisa dilakukan. Meskipun ketika itu diproses di sini akan dilihat terlebih dulu apakah memang ada indikasi korupsi atau tidak ada indikasi korupsi. Ini proses standar,” jelasnya.

Namun sejauh ini belum ada laporan terkait dengan penerbitan IMB yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Saya kira tidak tepat kalau KPK merespons terlalu jauh saat ini karena pengaduan juga belum ada atau informasi lain yang spesifik yang saya terima juga belum ada,” ujarnya.

KPK memang pernah menangani kasus korupsi terkait reklamasi yang menjerat eks anggota DPRD DKI M Sanusi. Kini Sanusi dihukum 7 tahun penjara karena terbukti menerima Rp 2 miliar dari mantan bos PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja.

Duit itu berkaitan dengan pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta di Baleg Daerah DPRD DKI. Selain itu, Sanusi dijerat dengan pasal pencucian uang.

Baca Juga:  Izinkan Munajat 212 di Monas, Timses Jokowi Kritik Anies

Sanusi diyakini mendapat ‘modal’ Rp 45,28 miliar dari rekanan Dinas Tata Air DKI Jakarta. Namun hukuman Sanusi diperberat setelah mengajukan banding menjadi 10 tahun penjara.

KPK juga sempat melakukan pemeriksaan untuk penyelidikan kasus reklamasi setelah perkara Sanusi berkekuatan hukum tetap. Setidaknya KPK pernah memeriksa Sekda DKI Saefullah hingga eks Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati pada 2017.

IMB di pulau reklamasi terbit pada tahun ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan terbitnya IMB ini sesuai dengan prosedur. Dia juga menyebut reklamasi di Teluk Jakarta tetap diberhentikan.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Berita Populer