Connect with us

Daerah

KPK Cium Aroma Suap dalam Bantuan Keuangan Pemprov Jawa Timur

JARRAK.ID

Published

on

Gedung KPK (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku mencium dugaan suap dalam bantuan keuangan Pemprov Jawa Timur kepada Tulungagung.

“Ada dugaan suap dalam proses pembahasan anggaran di Tulungagung, yang sebagian anggaran itu juga berasal dari bantuan keuangan provinsi (Jatim),” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Sabtu, (20/07/2019).

Menurut Febri, dugaan suap ini usai penyidik KPK melakukan pengembangan terhadap kasus suap anggaran yang menjerat Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono.

“Ada sumber dana dari bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur, kami telusuri ke sana agar penyidikan ini jauh lebih komprehensif,” kata dia.

Dugaan adanya suap dalam alokasi bantuan keuangan ini mencuat setelah penyidik menggeledah sejumlah lokasi di Jatim, salah satunya kediaman mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Timur, Budi Setiawan. Dokumen penganggaran dan telepon genggam disita penyidik dari kediaman Komisaris Bank Jatim tersebut.

Untuk memperjelas dugaan suap tersebut, KPK kemudian memeriksa Budi beserta 10 anggota DPRD Tulungagung di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jatim.

Tak hanya itu, Budi juga menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK. Sepanjang pemeriksaan, Budi dicecar soal dokumen dan beberapa benda yang disita penyidik dari penggeledahan.

KPK menetapkan Supriyono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Supriyono diduga menerima uang sebanyak Rp4,88 miliar dari Bupati Tulungagung periode 2013-2018 Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan dan pengesehan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.

Supriyono disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer