KPK Buka Peluang Jerat PT Waskita Karya dengan Pidana Korporasi

2 min read

JAKARTA – JARRAK.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menjerat PT Waskita Karya (Persero) dengan pidana korporasi, pasca terbongkarnya kasus korupsi 14 pembangunan infrastruktur lawas fiktif.

Pasalnya KPK menduga, PT Waskita Karya dianggap mengetahui ketika proyek tersebut disubkontrakkan kepada empat perusahaan yang ternyata pengerjaannya fiktif.

“Tidak tertutup kemungkinan. Kita lihat juga nanti. Ketika kadiv itu mensubkontrak itu atas sepengetahuan korporasi dan apa upaya korporasi mencegah supaya tidak terjadi pekerjaan fiktif tadi,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Penunjang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, (19/12/2018).

Menurut Alexander, berdasarkan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung (MA) bahwa perusahaan bisa dijerat pidana korporasi karena dianggap dengan sengaja tidak melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi.

“Kalau memang dia nggak punya unit compliance, sarana untuk itu artinya korporasi tidak punya upaya mencegah korupsi dan itu salah satu kesalahan korporasi. Tidak tertutup kemungkinan,” jelas Alexander.

Sejauh ini KPK sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi infrastruktur lawas tersebut. Mereka ialah Fathor Rachman selaku Kepala Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2011-2013 dan Yuly Ariandi Siregar selaku Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2010-2014.

Ada dugaan kerugian negara Rp 186 juta dalam kasus ini. Kedua tersangka itu diduga menunjuk sejumlah perusahaan subkontraktor untuk menggarap pekerjaan fiktif.