Connect with us

Daerah

KPK Beri Mensos Wejangan Agar Bantuan Sosial Tak Dikorupsi

JARRAK.ID

Published

on

Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku mendapatkan banyak pelajaran dari para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, (07/09/2018).

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan pertemuan tersebut fokus pada upaya mencegah korupsi bantuan sosial (bansos) di Kemensos.

Basaria menegaskan, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki database penerima manfaat. Salah satu cara adalah menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

“Penerima manfaat yang benar-benar memang sesuai dengan catatan yang sudah ada karena nanti kita minta juga supaya data-data nanti berdasarkan NIK disesuaikan sehingga nanti tidak ada lagi yang penerimanya itu menjadi double. Jadi benar-benar terdata sesuai NIK karena kita tahu NIK itu sudah tidak ada yang double. Sekarang sudah benar-benar,” ujar Basaria di Gedung KPK.

Basaria juga meminta inspektorat daerah maupun kementerian untuk melakukan pendampingan dan pengawasan penyaluran dana bansos.

KPK, lanjut Basaria, juga akan membantu Kemensos dalam mengelola anggaran tersebut. Dalam hal ini Deputi pencegahan dan Deputi penindakan yang akan turut andil.

Sementara Agus mengaku sangat terbantu dengan wejangan serta saran yang diberikan KPK terutama ihwal pencegahan dalam mengelola anggaran. Diketahui, anggaran untuk Kementerian Sosial sendiri mengalami kenaikan hingga mencapai 35 persen atau Rp54 triliun dari 34 provinsi.

“Jadi, yang menjadi penerima manfaat dari 2018-2019 tidak ada perubahan, tetap 10 juta orang, yang jadi kebijakan adalah kenaikan dari kualitas bantuan tersebut,” ujar Agus.

Politisi Partai Golkar itu juga berjanji akan  terus melakukan koordinasi dengan KPK terkait pengelolaan anggaran.

“Tadi saya sudah minta izin denhan KPK untuk mendapat pendampingan dari deputi bidang pencegahan dan data informasi agar berikan izin bisa melakukan semacam teknis antara kemensos dan KPK,” ucapnya.

Baca Juga:  Waduh, Polri Tegaskan Tidak Ada Unsur Pidana dalam Penggerudukan Radar Bogor

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer