Connect with us

Politik

Kontroversi Gaji Fungsionaris BPIP, Cak Imin: Saya Percaya pada Presiden Saja

JARRAK.ID

Published

on

Muhaimin Iskandar saat bertemu Presiden Joko Widodo (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Setelah menuai kontroversi publik terkait nilai gaji fungsionaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, justru menganggap keputusan Presiden Joko Widodo tersebut adalah wajar.

Menyikapi kontroversi gaji yang dianggap terlalu fantastis oleh publik, Cak Imin tetap percaya bahwa Presiden Jokowi telah melalui pertimbangan obyektif.

Menurut Cak Imin, Peraturan Presiden nomot 42 tahun 2018 tersebut tak perlu dipersoalkan berlarut-larut. Ia percaya bahwa Presiden telah memutuskan dengan pertimbangan yang matang.

“Ya pasti ada pro kontranya, bagi saya, saya percaya pada Presiden saja,” kata Cak Imin usai konsolidasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Semarang, Senin malam, (28/5/2018).

Cak Imin menjelaskan, keputusan gaji itutelah dipikirkan dengan melihat sisi ketokohan seluruh pejabat di dalamnya. Perhitungannya pun, kata dia, telah ditentukan secara matang oleh negara dengan berbagai pertimbangan.

Cak Imin berharap kontroversi keputusan soal gaji BPIP ini tak perlu diperpanjang. Dirinya mengajak masyarakat percaya dengan keputusan tersebut.

“Presiden pasti punya perhitungan sendiri, ketokohan, kefiguran dan prestasi fundamentalnya. Presiden pasti tak gegabah,” ungkap dia.

Sebelumnya, Presiden menerbitkan dan menandatangani Perpres 42 tahun 2018 pada 23 Mei 2018. Perpres tersebut menetapkan Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Dalam Perpres tersebut, besaran gaji yang diterima Megawati sendiri senilai Rp112.548.000. Sementara anggota dewan pengarah BPIP sebesar Rp100.811.000.

Sontak, respon masyarakat dan elite soal Perpres ini bermunculan, salah satunya dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Politikus Gerindra itu menilai tak pantas pejabat lembaga non-struktural seperti BPIP diberi standar gaji mirip perusahaan BUMN.

Fadli juga menyindir langkah pemeritah yang justu mengalokasikan anggaran sebesar itu untuk sebuah lembaga ad hoc seperti BPIP di tengah keprihatinan perekonomian nasional saat ini.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer