Connect with us

Daerah

Konflik Perebutan Lahan Kembali Terjadi

JARRAK.ID

Published

on

Ogah Digusur, Warga Sidodadi Asri Akan Demo PTPN VII

LAMPUNG-JARRAK.ID – Sedikitnya 1500 warga Desa Sidodadi Asri, Lampung Selatan (Lamsel) akan menggelar aksi demo ke PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VII dan Pengadilan Negeri Kalianda, Rabu (04/12/2019).

Demo tersebut guna menuntut pihak PTPN VII memberikan kejelasan atas status lahan yang sejak lama ditempati warga Desa Sidodadi Asri.

“Kami akan gelar aksi ke PTPN VII dan Pengadilan Negeri Kalianda, Rabu 4 Desember 2019,” kata Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Sidodadi Asri, Sumarno kepada jarrakposlampung.com.

Menurut Sumarno, Sidodadi Asri telah menjadi perkampungan sebelum kemerdekaan. Kemudian terjadi penggusuran paksa pada tahun 1973 disertai tindakan represif aparat.

“Pasca reformasi warga tebangi pohon-pohon sawit PTPN, karena itu tanah rakyat dan sudah ditempati puluhan tahun. Kami kira sudah aman era reformasi, ternyata PTPN masih mau main gusur paksa lagi. Yang jelas kami akan mempertahankan tanah kami,” tegas Sumarno.

Saat ini, lanjut Sumarno, lahan seluas 450 Ha itu ditempati 442 Kepala Keluarga dengan perkiraan total 1500 warga, yang terancam kehilangan tempat tinggal. Hal tersebut dikarenakan konflik lahan antara warga Sidodadi Asri dan PTPN VII yang telah berlangsung cukup lama.

Menurut Kepala Desa Sidodadi Asri, Didik Marhadi, pada tahun 1973 terjadi penggusuran paksa dan 12 orang warga di penjara tanpa proses pengadilan selama 3 bulan.

“Pada saat itu sebagian warga menolak karena tanah garapan warga hanya diganti rugi sebesar Rp 20 ribu per hektar. Dua belas warga diciduk aparat dan di penjara tanpa proses pengadilan,” ujar Didik di rumahnya, Senin (02/12/2019).

Didik juga mengatakan, hingga saat ini pihak PTPN VII Unit Bergen belum memberikan opsi apapun terhadap warga. “Pihak PTPN VII sampai hari ini belum memberikan opsi apapun. Jadi warga Sidodadi Asri ya bingung,” kata dia.

Berdasarkan keterangan Didik, HGU PTPN VII seharusnya sudah habis pada tahun 2011 dan tanah pun seharusnya kembali ke negara.

“Mengingat semangat reformasi agraria Presiden Jokowi, warga meminta pihak pusat untuk turun ke Lamsel menyelesaikan konflik ini”. (tika)

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer