Connect with us

Politik

Komunitas Guru Besar Hukum Bongkar Bobrok KPK Soal Kasus Irman Gusman

JARRAK.ID

Published

on

Mantan Ketua DPD, Irman Gusman (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Kasus korupsi seakan tidak pernah usai di negeri ini, masih banyak cara yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk melakukan perbuatan tidak baik itu.

Namun, dibalik semua itu, ternyata ada cara yang memprihatinkan menurut komunitas guru besar hukum.

Pasalnya cara yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus-kasus korupsi semakin tidak baik.

Prof. Eddy Hiariej, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Gajah Mada (UGM), mengatakan sering terjadi praktik intervensi terhadap persidangan di jajaran Komisioner KPK, bahkan ada komisioner KPK yang menelefon hakim untuk mempengaruhi putusan pengadilan.

“Para Yang Mulia itu lebih takut pada Komisi Yudisial daripada menegakkan kebenaran dan keadilan. Belum lagi zaman KPK yang lalu itu yang namanya pimpinan KPK suka telefon hakim lalu mengintimidasi hakim. Itu terjadi. Terjadi. Saya bisa tunjuk itu batang hidung siapa Komisioner KPK yang suka menelepon hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketika suatu perkara sedang disidangkan,” katanya, Rabu, (20/02/2019).

“Jadi, intimidasi. Sehingga memang 100 persen dari KPK itu bukan pure persoalan hukum, tapi ada intimidasi, ada teror, apalagi hakim yang memeriksa itu mempunyai track record yang buruk, hal itu menjadi makanan empuk untuk melakukan intimidasi,” tambahnya.

Selain polemik tersebut, beredar juga rekaman video yang tersebar di media sosial.

Tak hanya satu video, dalam video lainnya Eddy Hiariej juga mempersoalkan aparat Kejaksaan yang begitu gencar mendakwa penerima gratifikasi, sementara mereka sendiri menerima gratifikasi secara berjemaah tetapi tidak pernah dipersoalkan oleh KPK.

Menurutnya, kejadian ini terjadi ketika aparat Kejaksaan Negeri Banten mendapat pemeriksaan kesehatan secara gratis oleh Rumah Sakit Omni Internasional, padahal ketika itu rumah sakit ini sedang terjerat kasus hukum yang ditangani oleh Kejaksaan.

Baca Juga:  Nilai Tukar Rupiah Sentuh Rp14.459 Per Dolar, Jarrak: Jokowi Seret Indonesia Pada Pintu Krisis

“Itu kalau mau jujur, itu semua adalah gratifikasi,” terangnya.

Polemik pun terus memanas setalah pernyataan guru besar UGM diperbincangkan diberbagai media.

Apalagi, setelah Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menelefon dan mengirim pesan WhatsApp ke pakar ilmu politik dan peneliti senior LIPI Siti Zuhro, seakan ia ingin menggurui guru besar politik tersebut agar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) jangan terlalu keras mempersoalkan ketidakadilan dalam penanganan perkara mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman.

Pakar Hukum Gelar Diskusi

Pada tanggal 12 Februari KAHMI menggelar diskusi publik terkait Kasus Irman Gusman. Dalam diskusi tersebut pakar hukum dan tokoh nasional mempersoalkan putusan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Pada diskusi tersebut, Siti Zuhro mengatakan, bahwa ia sebelumnya menyangka bahwa apa yang dilakukan KPK pasti sudah benar, sampai dia mengetahui kebenaran yang sesungguhnya terjadi dalam kasus ini sebagaimana dipaparkan dalam diskusi publik tersebut yang membahas buku “Menyibak Kebenaran, Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman.”

Guru besar, praktisi hukum, dan peneliti kukum menyayangkan tindakan yang dilakukan Febri Diansyah yang menelefon Siti Zuhro.

Tindakan itu dianggap sebagai intervensi terhadap kebebasan akademik, seorang guru besar berhak menyuarakan pendapat ilmiahnya kepada publik yang berhak mengetahui kebenaran dari kasus yang menjerat Irman Gusman.

Media massa mengutip tentang Juru Bicara KPK yang meminta Mahkamah Agung (MA) untuk segera memutus perkara ini dengan cara menolak upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Irman Gusman.

Tindakan semacam ini dianggap sebagai intervensi dan intimidasi terhadap hakim di MA agar memutus perkara ini sesuai kehendak KPK.

Padahal ketika seseorang mengajukan PK terhadap perkaranya, maka yang dicari adalah keadilan dalam penanganan perkaranya. Maka pernyataan Prof. Eddy Hiariej menjadi relevan untuk ditelusuri lebih lanjut kebenarannya.

Baca Juga:  Habib Rizieq Serukan Masyarakat Banjiri Kampanye Prabowo-Sandi di GBK

Itulah sebabnya, Ketua Bidang Hukum dan HAM KAHMI, Suparji Ahmad yang juga pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia membalas pernyataan Juru Bicara KPK itu dengan mengatakan pada 19 Februari, bahwa KPK semestinya bertindak proporsional dan tidak mempengaruhi atau mengintimidasi hakim PK di MA.

Sementara itu, penasihat hukum Irman Gusman, Maqdir Ismail, dalam tanggapannya mengatakan, “Menurut hemat saya tidak sepatutnya Juru Bicara KPK mempengaruhi hakim untuk memutus satu perkara dengan segera sambil menyelipkan pernyataan insinuasi yang tidak menghormati hakim dalam menjalankan kewenangannya, termasuk perkara Irman Gusman.

“Ucapan-ucapan yang “menggurui” atau memberi tekanan tersembunyi tidak sepatutnya dilakukan oleh siapa pun kepada MA. Kekuasaan Kehakiman itu adalah kekuasaaan yang mandiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun dan dalam bentuk apapun,” katanya, sebagaimana dikutip dari okezone.com.

“Tidak pula sepatutnya ada yang beranggapan bahwa ketika seseorang menggunakan haknya untuk menguji satu putusan dianggap melakukan kejahatan. Justru ketika memberi penilaian pada saat seseorang menggunakan haknya dianggap melakukan kejahatan, sebenarnya itu adalah satu bentuk kejahatan juga,” terang Maqdir.

Ia menambahkan, tidak ada lagi hak dari Juru Bicara KPK untuk mengomentari permohonan PK yang diajukan oleh seseorang, termasuk yang diajukan oleh Irman Gusman, karena KPK secara hukum sudah menyampaikan pendapat mereka terhadap permohonan PK.

“Karena itu maka memberi keterangan yang berlebihan seperti ini dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap pengadilan. Sikap seperti ini tidak mencerminkan sikap menghormati hukum dan persamaan di depan hukum,” jelasnya.

Sementara Guru Besar Hukum dan Masyarakat Universitas Diponogoro (Undip) Semarang, Jawa Tengah, Suteki, mengatakan di alam demokrasi tak boleh ada larangan mengeluarkan pendapat, apalagi pendapat guru besar; dan kebenaran tidak bisa dimonopoli oleh satu pihak tertentu saja.

Baca Juga:  Soal Kemesraan JK-Anies, Nasdem Sebut Ada Sinyal dari Jokowi

Menurutnya, dalam sebuah rekaman video bahwa KPK tidak berhasil dan tidak ditakuti karena korupsi tidak berkurang di negeri ini. Sebabnya adalah karena upaya pencegahan tidak diutamakan.

“Kita akan overload, kalau kerjanya hanya tangkap-tangkapin orang, tetapi pencegahan tidak dilakukan,” katanya.

Ia menjelaskan, Irman Gusman lebih tepat dikenakan pasal tentang gratifikasi, tetapi bukan pasal tentang suap. Meskipun demikian, seharusnya yang bersangkutan diberikan haknya untuk melaporkan gratifikasi itu dalam tempo 30 hari sesuai ketentuan undang-undang. Hal ini tidak dilakukan.

Oleh karena pengadilan memutus perkara Irman dengan dakwaan suap, maka senada dengan Suteki, Eddy Hiariej juga mengatakan bahwa telah terjadi “kekeliruan, kekhilafan yang nyata dan kesesatan” dalam memutus perkara ini.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer