Connect with us

Politik

Komnas HAM Tantang Agum Serahkan Info ke Jaksa Agung Soal Pemecatan Prabowo

JARRAK.ID

Published

on

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agum Gumelar (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Komnas HAM mengatakan bahwa semestinya Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Agum Gumelar menyerahkan info kepada Jaksa Agung soal kesaksian tentang Prabowo Subianto yang dipecat dari dinas kemiliteran dan dugaan keterlibatan dalam kasus HAM masa lalu.

“Jadi mestinya Pak Agum Gumelar punya info baru ya serahkan informasinya itu kepada Jaksa Agung untuk memperkuat langkah hukum Jaksa Agung yang sampai sekarang Komnas HAM masih menagih itu janji presiden,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, Rabu, (13/03/2019).

Taufan menyesalkan jika kesaksian Agum hanya untuk kepentingan politik, bukan murni demi penegakan hukum.

Taufan meminta Agum memberikan informasi kepada Jaksa Agung terkait pengetahuannya soal kasus HAM masa lalu, dan meminta pertimbangan presiden demi langkah dan proses hukum ke depan.

“Mana janji presiden selama ini yang katanya mau menyelesaikan masalah HAM berat, tidak hanya penghilangan fakta, tapi 65, Aceh, ada 10 berkas yang sekarang sudah di tangan Jaksa Agung, itu satu pun belum masuk ke proses peradilan. Jadi kita kalau ada informasi kita dorong agar ke Jaksa Agung, serahkan data itu jangan dijadikan konsumsi politik, kalau konsumsi politik tak menyelseaikan apa-apa,” tuturnya.

“Sekarang kalau memang betul-betul ada niatan dari pemerintah, jangan lupa Pak Agum itu wantimpres, jadi dia bagian dari pemerintah juga, kasih dong masukan ke presiden, bahwa ini harusnya disegerakan secara hukum, caranya gimana? Pak Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk memulai langkah penyidikan yang sudah dituntut Komnas HAM sejak lama,” lanjut Taufan.

Taufan begitu berharap pemerintah masih memiliki komitmen kuat dalam menyelesaikan berbagai kasua HAM yang sedang terjadi.

“Karena 2014 pernah diangkat, kemarin kan diangkat Pak Agum tuh, apa langakahnya? Beliau kan wantimpres, apa pernah beliau menyarankan kepada presiden supaya dijelaskan proses hukumnya, katanya tahu di mana kuburannya, tempatnya, kok tahu tapi nggak disampaikan ke penegak hukum. Jadi data apapun serahkan ke Jaksa Agung, Jaksa Agung mulai penyidikan, presiden kasih arahan. Kita anggap ini agak unik, sementara Pak Agum adalah wantimpres, harusnya berikan masukan ke presiden untuk memerintahkan Jaksa Agung supaya memulai penyidikan, kalau cuma diomongkan di ruang politik ya nggak ada penyelesaian apapun,” tutur Taufan.

Sebelumnya, berdasarkan hasil pemeriksaan, Agum menyebut Prabowo terbukti bersalah melakukan pelanggaran HAM berat. Dewan Kehormatan Perwira (DKP) kemudian merekomendasikan kepada Panglima TNI untuk memberhentikan Prabowo dari dinas militer. Keputusan itu menurut Agum ditandatangani oleh semua anggota DKP termasuk SBY.

Namun Agum merasa heran dengan sikap SBY yang dulu menandatangani keputusan DKP terkait pelanggaran HAM Prabowo, kini justru memberikan dukungan kepada capres nomor urut 02 itu. Agum menyindir SBY sebagai pribadi yang tidak punya prinsip.

“Walaupun sekarang ini saya jadi heran, ini yang nandatangan rekoemendasi kok malah mendukung, ah itu. Nggak punya prinsip itu orang,” ucap dia.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer