KOL INF KETUT BUDIASTAWA, S.Sos., M.Si: “HARE KRISHNA LANGGAR KEPUTUSAN KEJAGUNG NO 107/1984”

5 min read

BANDUNG-JARRAK.ID – Meningginya suasana di kalangan masyarakat Bali soal polemik keberadaan Hare Krishna (HK) membuat seorang tokoh Hindu yang sudah menasional turut urun rembug pendapat.

Tokoh itu adalah Kolonel Infantreri Ketut Budiastawa, S.Sos, M.Si, mantan Kakanwil Kemhan Bali.

Dalam sebuah webinar di Bandung, sang kolonel banyak sharing pendapat soal Hindu Dharma yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan khusus masyarakat Bali, serta ajaran Hare Krishna yang kini menimbulkan pro-kontra masyarakat penganut agama Hindu Dharma di Pulau Dewata itu.

Kolonel Budiastawa mengawali sharingnya dengan bercerita seputar aksi protes masyarakat Bali terhadap keberadaan Hare Krishna beberapa hari terakhir ini. Keberadaan Hare Krishna ini dikategorikan sebagai sebuah ancaman non-militer terhadap nusa dan bangsa.

“Sebelum ke jakarta, beberapa Ormas datang ke Kantor perwakilan Kemhan yang berkeluh kesah berkaitan dengan Hare Krishna.

Kol Kutut Budiastawa menjelaskan tentang ancaman yg dirumuskan oleh Kemhan RI yaitu Ancaman ada yang bersifat nyata dan belum nyata. Jenis/bentuk ancaman itu dibagi tiga yaitu ancaman militer, hibrida dan non-militer.

Ancaman militer dan ancaman hibrida itu kecil kemungkinan terjadi di Indonesia. Karena negara Indonesia tidak ada konflik dengan negara lain,” ungkap Kolonel Budiastawa.

Kololen kelahiran Singaraja, tepatnya Desa Busungbiu, 23 Januar 1965 itu menegaskan bahwa ancaman yang sudah nyata di depan mata adalah ancaman non-militer.

Ancaman non-milter itu ada 7 yaitu ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, keselamatan umum, teknologi dan legislasi.

“Ancaman yang paling nyata sekarang dan di depan mata serta hangat saat ini ada dua, yaitu ancaman keselamatan umum yang didalamnya ada pandemi yang sekarang berupa corona (Covid 19).

Ancama ideologi sejak lama sudah muncul. Ancaman ideologi berupa sekelompok orang, dimana kelompok tersebut mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama bebruat sesuatu justru menyimpang dari agamanya sendiri untuk kepentingan diri dan kelompoknya,” bebernya.

Bagaimana di Bali? “Di Bali sekarang lagi hangat memang. Semua unsur-unsur Ormas di Bali, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, yang langsung WA saya, telpon saya, dan ada yang langsung berbicara dengan saya tentang hal itu (Hare Krisna). Karena saya aparat yang bukan menentukan keputusan, disini saya hanya menyatakan ‘let them think, let them decide’, biarkan mereka berpikir dan biarkan mereka ambil keputusan,” jawab Kolonel Budiastawa.

Kendati dirinya juga tidak setuju dengan keberadaan ajaran Hare Krishna, namun sebagai aparat pemerintah di bidang pertahanan nasional, ia melakukan komunikasi dan koordinasi dengan padnamun saya sudah terus kontak dengan ida Pengelingsir di Bali, tokoh adat, tokoh, masyarakat, PHDI, Ketua MUDP dan lainnya agar bisa meredam masyarakat supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diingingkan.

“Memang ancaman ideologi khususnya yang terkait dengan agama, keyakinan, memang agak rumit.

Namun ada negara, ada pemerintah punya kewenangan mengatur hal ini,” tandas perwira menengah TNI-AD dengan pangkat tiga melati di pundak itu.

Nah, kini sang Kolonel mulai membahas Hare Krishna. Dia menceritakan bahwa keberadaan Hare Krishna di Bali sejak tahun 1980-an. “Karena dilihat oleh masyarakat Bali, bahwa pelaksanaan upacara dan upakara maupun teologinya memang sangat jauh berbeda sehingga terjadilah konflik di Bali,” ungkap Kolonel Budiastawa.

Diuraikannya, akibat konflik itu pemerintah turun tangan melalui Keputusan Jaksa Agung RI No. Kep.107/JA/5/1984 tentang larangan peredaran barang‐barang cetakan yang memuat ajaran kepercayaan Hare Krsna di Indonesia. “Dalam keputusan itu sudah jelas disebutkan tentang pelarangan peredaran buku-buku, simbol-simbol, dan kegiatan Hare Krishna,” ungkapnya.

“Kemudian begitu reformasi, reformasi kebablasan saya katakan, masyarakat menuntut kemerdekaan, kebebasan, kebebasan yang melebihi batas. sesungguhnya UUD sudah mengatur, presiden saja punya kewenangan tidak tak terbatas, ini masyarakat ingin memiliki kewenangan tak terbatas,” paparnya.

“Nah, ketika Presiden Gus Dur (Alm) memberikan kebebasan berkumpul, berogansiasi, berpendapat, kelompok Hare Krishna memanfaatkan kesempatan itu, peluang itu. Lagi dia (Hare Krsihna) berbuat padahal keputusan Kejaksaan Agung No. Kep.107/JA/5/1984 belum dicaput sampai sekarang, dan masih berlaku sampai sekarang,” tegas Kolonel Budiastawa, seraya menegaskan bahwa Hare Krishna perlu memahami kelompoknya, apakah melanggar keputusan Kejaksaan Agung No. Kep.107/JA/5/1984.

Lalu kenapa ada surat pegakuan dari Ditjen Bimas Hindu buat Hare Krishna? “Kemudian ceritanya prosesnya saya tidak tahu, memang Dirjen Bimas Hindu pusat (yang lama) beliau adalah pentolan Hare Krishan. Beliau mengeluarkan surat itu. Kemudian PHDI juga mengeluarkan perizinan itu, kemudian Kesbangpol juga mencatat keberadaannya. Kesbangpol tidak salah karena dia mencatat sebagai Ormas,” jawab Kolonel Budiastawa.

“Tetapi berjalan terus sampailah dia (Hare Krishna) merasa merdeka betul, melaksanakan kegiatan di lapangan bebas.

Dan saya sudah beberapa kali diundang menjadi pembicara khususnya pada hari ulang tahun Hare Krishna. Di situ saya sampaikan bhwa doktrin individu atau orangnya yang salah. Menganggap bahwa Kitab Suci Weda hanya satu hanya Bhagawad Gita. Sekarang di sini saya mau sampaikan bagaimana ajaran Hindu dan Hare Krishna .

Ajaran agama Hindu yang utuh adalah bahwa Brahman/Tuhan/Sang Hyang Widhi Wasa memberikan wahyu kepada Maharesi lewat para Dewa. Wahyu yang diterima Maharesi dihimpun menjadi kitab suci (Weda).

Kitab suci agama Hindu (Weda) dibagi menjadi dua, ada tertulis ada tidak tertulis. Untuk wahyu yang diterima tertulis ini dikelompokan menjadi Weda Sruti dan Weda Smerti,” paparnya.

Kolonel Budiastawa, menguraikan bahwa Weda Sruti ada Catur Weda dan Pancamo Weda,
Weda Smerti juga ada dua yaitu Wedangga dan Upaweda.

“Saya sempat bertanya kepada guru besar Hare Khrisna dari India, pertanyaan Saya apakah Bhagawad Gita termasuk dalam Weda Sruti atau Weda Smerti? Dia menjawab termasuk Weda Sruti, Sata benarkan jawaban beliau.
Saya tanya selanjutnya, mari kita lihat sekarang, Bhagawad Gita itu secuil dari bagian Mahabarata, mestinya dia masuk di Weda Smerti (Itihasa), kenapa kok dikelompokkan Weda Sruti….? Guru besar India itu tidak menjawab,” bebernya.

Kolonel Budiastawa, juga meluruskan pandangan sempit dari kelompok Hare Krishna tentang vegetarian seolah-olah miliknya.

“Vegetairan itu bukan milik Hare Krishna tetapi milik Hindu murni, masalah agama sangat tergantung pada pemeluknya. ‘the man behind the religious’.

Jadi jangan kita menyalahkan ajaran Hindu atau leluhur Bali, jangan…!?. Kalian sekarang sudah bisa membaca sudah bisa belajar, kenapa tidak mau baca,” tandas Kolonel Budiastawa lagi.

Dia juga menyadari bahwa masyarakat Bali yang tergoda oleh ajaran Hare Krishna itu adalah orang-orang yang belum paham/belum pernah belajar tentang agama Hindu, tidak pernah mau membaca, dan tidak pernah memikirkan kenapa leluhur membuat upacara-upakara kayak begitu. “Dia tahu dari orang lain (Hare Khrisna) sehingga apa yang diberikan oleh kelompok itu dianggap benar, itu yang diikuti,” ucapnya.

Ia secara tegas mengkritik kelompok Hare Krishna yang tidak pernah mau membaca Kitab Suci lain sehingga pandangan mereka tentang ajara Hindu cenderung sempit. “Kelompok Hare Krishna itu tidak mau baca buku lainnya. Dia doktrinnya harus garis perguruan, harus sesuai dengan aslinya yang lain dianggap palsu, sehingga semua pengikutnya tidak boleh membeli buku yang lain. Karena dia penjual buku, biar laris bukunya ya begitu. Ini buku aslinya padahal disitu sudah ada pembelokkan-pembelokkan,” kritik Kolonel Budiastawa membongkar aib Hare Krishna.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana