Connect with us

Kolom

Kita dan Yang Hilang

I PUTU SUDIARTANA

Published

on

Pernahkah kita mendeteksi, melalui perenungan, apa yang hilang dari “kita”?

Nyaris suasana masih saja sama. Kalender terus tenggelam dengan catatan-catatan yang berulang. Orang-orang masih merasa bahagia, pun sebagian tampak merana. Semuanya seem like usually.

Pada ruang politik, elite masih saja memperebutkan jabatan melalui ihwal yang sebentar tiba-tiba dilupakan. Pada garis ekonomi, demografi masyarakat miskin masih saja menjadi “komoditas” yang menjual, meski grafik soal itu terus berubah, dan angka seolah terus diperbaharui.

Lalu, pernahkah meski dengan samar-samar, kita sadar bahwa ada yang hilang dari “kita”?

Karena genderang modernisasi, tekhnologi hari ini telah memangkas sekat-sekat kepatutan. Apa yang diperdebatkan kaum elite di Jakarta akan menjadi perdebatan alot yang sama, antara tukang cangkul dan pedagang bakul, di pelosok desa sana. Sehingga, ruang publik tak pernah steril dari ribut-ribut soal kepentingan.

Elite dan ‘wong cilik’ bahasannya sama, sebagaimana kota dan desa suasananya mulai tak beda. Adakah yang hilang?

Orang kadang terlalu memaksakan ‘dialektika’ sebagai prasyarat partisipasi. Sehingga, bagi mereka, demokrasi akan terbangun substransial. Keterlibatan kalangan grassroot pada isu sosial-politik, katanya, akan menempatkan rakyat sebagai kuasa-kendali bagi ritme pemerintahan. Nyatanya, bagi saya, itu tidak tepat.

Yang justru dilihat, dialektika yang dibangun dengan dasar emosional yang rendah dan referensi literer yang kering, akan menimbulkan kekacauan, disharmoni, dan fanatisme berlebihan. Pernahkah melihat, seorang desa–entah petani atau pekerja kuli–berdebat hingga bermusuhan gara-gara figur panutan politiknya dikritik habis di Jakarta?

Orang desa membela kadang tanpa harus tahu efektifitas dan utilitas pembelaannya. Mereka membela di luar terawang intelejensinya. Mereka polos. Dulu, bagi petani desa, yang mereka butuh mungkin hanya pupuk dan penurunan harga pangan. Sekarang dengan seksama mulai merambah ke lingkaran ‘kelompok atas’.

Baca Juga:  Menyongsong Pemilu Raya UM 2018, Pastikan Kandidat Tidak Terjangkit Paham Radikal

Tentu ini baik untuk perkembangan track demokratisasi, tetapi tanpa perhitungan dan edukasi politik, justru berbahaya. Konflik horizontal potensial terbangun melalui ini. Setiap orang akan memanjatkan sentimen, bukan argumen.

Dulu, petani di sawah menggunakan atribut kaus partai dianggap biasa, tak ada tendensi politik. Tetapi sekarang nyaris berbeda.

Ini berarti, gelombang partisipsi arus bawah terus menguat, tetapi edukasi politik makin melemah. Sikap apati politik memang terus berkurang, tetapi dialektika publik berkembang tanpa kesantunan.

‘Masyarakat kecil’ dalam praksis politik memang posisinya menjual. Makanya, di tahun politik kali ini, isu soal wong cilik terus digemakan, meski sekadar untuk akumulasi suara keterpilihan. Bukan keterwakilan. Jelang pemilu 2019, para kandidat mulai membungkus prilakunya seolah berkesan pro masyarakat kecil.

Populsime menjadi tunggangan elite kepentingan untuk memaksimalkan keterpilihan dirinya. Janji dibuat untuk kemudian dilupakan. Prinsip ‘turun ke bawah’ hanya menjadi karnaval lima tahunan.

Jan-Werner Mueller (2017) menyebut prilaku populisme sebagai gerakan politik untuk menggugah dukungan rakyat dengan retorika antikemapanan melalui politik identitas yang kadang diskriminatif. Gelombang politik ini seperti menjadi ‘syarat wajib’ peserta pemilu. Wong cilik itu polos. Diberi bantuan sembako sekali, mereka akan mengingatnya sampai mati.

Keterlibatan publik bawah pada isu politik sekaligus menjadi wadah revitalisasi peran civil society dalam demokrasi. Normatifnya begitu. Tetapi, keterlibatan masyarakat arus bawah hanya sebagai partisan musiman, sehingga peran kontrol roda kesejahteraan nyaris tanpa taring.

Masyarakat sipil, atau dalam istilah John Locke disebut civilian government, justru hilang dari fenomena keterlibatan politik arus bawah. Karena, sebenarnya, penyadaran dan edukasi politik tidak ada. Wong cilik hanya jadi wadah untuk menumpuk isu dan suara pendongkrak keterpilihan.

Baca Juga:  Politik Nalar Sehat atau Politik Nalar Sekarat?

Lalu, apakah yang hilang dari “kita”, kecuali itu?

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer