Connect with us

Politik

Kini Dana Haji Kembali Dikelola BPKH

JARRAK.ID

Published

on

JAKARTA-JARRAK- Setelah beberapa waktu dikelolah oleh Kementerian Agama, dana pelaksanaan ibadah haji resmi kembali dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018.

Tidak hanya memegang dana pelaksanaan ibadah Haji, BPKH juga akan mengurusi atau mengelola dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji. Adapun biaya pelaksanaan haji ini nanti akan ditampung ke dalam Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPS BPIH).

Selebihnya, nantinya, dana ini juga bisa ditempatkan BPKH untuk instrumen keuangan syariah dalam bentuk produk perbankan dan investasi syariah. Produk perbankan syariah tersebut  meliputi giro, deposito berjangka, dan tabungan.

Sementara itu, instrumen investasi yang dapat digunakan oleh dana Haji, yakni berupa Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN), surat berharga syariah yang diterbitkan Bank Indonesia, serta efek syariah yang diatur dan dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, seperti saham, sukuk, reksa dana, dan efek beragun aset syariah.

Berdasarkan cara atau langkah-langkah itu, penempatan dana peda instrumen perbankan maksimal hanya 50 persen dari total dana kelolaan. Namun, tiga tahun setelah BPKH beroperasi, maka penempatan produk di perbankan syariah paling banyak hanya 30 persen dari total dana kelolaan.

Lebih dari itu, investasi dalam bentuk emas pun dibatasi maksimal lima persen dari total penempatan keuangan haji. Bahkan, BPKH bisa menempatkan dananya di investasi langsung paling banyak 20 persen dari total penempatan dana haji.

Namun, investasi langsung ini memiliki lima kriteria, yakni memiliki usaha sendiri, pernyataan modal, kerja sama investasi, dan investasi langsung lainnya.

Nantinya, semua aset, modal, dan kewajiban pengelolaan dana haji harus sudah menjadi bagian dari rekening BPKH, maksimal enam bulan sejak dibentuknya BPKH.

“Peralihan semua aktivitas dan passiva serta hak dan kewajiban hukum atas Keungan Haji beserta kekayaannya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama ke BPKH setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” jelas Presiden Joko Widodo melalui beleid itu, dikutip pada Jumat (2/3/2018)

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer