Connect with us

Daerah

Khafifah Diduga Korupsi Rp50 Miliar, Demokrat: Manuver Politik Tak Beradab

JARRAK.ID

Published

on

Pasangan Calon Gubernur Jawa Timur, Khafifah Indar Parawansa dan Emil E. Dardak (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Calon Gubernur Jawa Timur, Khafifah Indar Parawansa, diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jelang enjury time pemungutan suara di Pilkada Serentak 2018. Khafifah dilaporkan ke KPK atas tuduhan korupsi saat dirinya menjabar sebagai Menteri Sosial pada 2015 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR, Didik Mukrianto menilai laporan itu sebagai manuver politik yang tidak sehat.

Didik mengimbau masyarakat untuk tidak terhasut dengan politik kotor dan tidak bermartabat. Terutama, kata dia, laporan itu muncul beberapa hari menjelang Pilkada Serentak yang sedianya dilakukan pada 27 Juni 2018 besok.

“Menjelang sisa waktu menuju pertarungan Pilkada, kita harus waspada dengan manuver-manuver yang tidak sehat, khususnya dalam politik,” kata Didik dikutip Suara.com.

Menurut Didik, kontestasi politik di Indonesia tak jarang melahirkan praktik yang tidak sehat. Karena itu, Didik meminta masyarakat untuk memilah dan memahami kabar berita yang tersebar.

Penebaran berita bohong serta menyudutkan, kata Didik, adalah salah satu instrumennya. Penggunaan kekuasaan yang tidak sehat untuk menjegal dan membunuh lawan politik.

“Rupanya digunakan sebagian orang yang tidak bertanggung jawab sebagai senjata ampuh untuk menghancurkan lawan politiknya di era modern ini,” ungkapnya.

Menurut Didik, cara politik yang tidak beradab dengan mengatasnamakan hukum dan demokrasi, akan bisa dipastikan menjadi mesin penghancur demokrasi dan meluluhlantakkan sendi-sendi politik kebangsaan.

“Yang semestinya kita jaga fairnessnya. Kita jaga demokratisnya untuk menjaga hak-hak rakyat dalam menggunakan hak politiknya,” ujar dia.

“Dalam konteks yang sempit menjelang pencoblosan tanggal 27 Juni 2018, tidak bisa dibantah akan maraknya dugaan penggunaan politik kotor seperti yang dituduhkan terhadap Paslon Khofifah-Emil,” tambahnya.

Baca Juga:  Amien Rais kepada Jokowi: Jangan Gunakan KPK untuk Hantam Lawan Politik

Didik mengungkapkan, tudingan kepada Khafifah yang kemudian berujung laporan kepada KPK itu merupakan bentuk kepanikan yang terjadi dari pihak lain. Secara psikologis, pihak-pihak tertentu panik karena jagoannya bisa kalah. Pihak lain, karena panik, berkeinginan untuk membunuh karakter salah satu paslon, yakni Khofifah-Emil.

“Saya yakin ini juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan keyakinan masyarakat Jatim berpindah ke Khofifah-Emil. Masyarakat Jatim sangat paham dan tahu bahwa Khofifah-Emil adalah Paslon Gubernur dan Wakil Gunernur yang berintegritas, punya dedikasi, komitmen, bersih dan amanah. Faktor itu lah yang saya duga, ada pihak-pihak tertentu yang ingin mencoba mencari peruntungan dengan cara kotor,” jelas dia.

Korupsi Rp50 Miliar

Mantan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa dilaporka ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS). Kelompok ini terdiri dari Renas 212 JPRI dan DPD LAI Jawa Timur. Dalam keterangnnya, Khofifah diduga melakukan tindak pidana korupsi program verifikasi dan validasi Kemensos tahun 2015.

Mereka juga mendorong KPK untuk segera memeriksa pihak lain yakni kepala Pusat Data dan Infomasi kemensos Republik Indonesia yang saat itu sebagai kuasa pengguna Anggaran, Mumu Suherlan.

“Kami menghitung ada dugaan kerugian [negara] sekitar Rp 50 miliar,” ujar Koordinator Nasional Renas 212 JPRI selaku bagian dari FKMS, Nasir di Gedung KPK, Jakarta.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer