Connect with us

Daerah

Ketum Alpart Tuding Perbup Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 Sangat Politis

ZAWAIDUL ANAM

Published

on

Peraturan Bupati (Perbup) Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Doc. JARRAK)

PAMEKASAN – JARRAK.ID – Peraturan Bupati (Perbup) Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dinilai cenderung pro terhadap petahana.

Pasalnya pada Perbup tersebut ada poin-poin yang dianggap merugikan calon pendatang baru yang berniat mengabdikan dirinya untuk kepentingan masyarakat desa.

“Saya menilai Perbup Nomor 18 Tahun 2019 Huruf A Nomor 1 dan 2 cenderung politis, dan berpotensi besar merugikan calon kepala desa yang baru,” kata Ketua Umum Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart), Syauqi, Rabu, (27/06/2019).

Menurutnya, dalam Perbup tersebut para pendatang baru tidak mendapatkan poin. Padahal semestinya mereka diberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk ikut serta dalam pencalonan kepala desa di daerahnya masing-masing.

“Bagi saya, petahana tidak dapat menjadi jaminan mereka lebih pantas dan lebih baik dibandingkan pendatang baru,” ucap Syauqi.

Jadi, lanjut Syauqi, hal ini yang menjadi permasalahan bagi para calon kades pendatang baru, dan menjadi persoalan bagi sebagian besar masyarakat Pamekasan.

“Dari sekian masukan yang kami terima dari bawah bahwa rata-rata masyarakat menginginkan pemimpin baru di desanya, jadi jelas menurut kami Perbup Nomor 18 tahun 2019 ini sangat merugikan masyarakat dan berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat,” tandasnya.

Perlu diketahui, Perbup Pamekasan Nomor 18 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang dinilai memihak petahana terdapat pada poin pertama dalam Perbup yang ditandatangani Bupati Baddrut, yakni, A. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, 1. lembaga pemerintah desa (BPD dan pemerintah desa). a. 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, memperoleh skoring 20. b. 5 (lima) samapai 10 (sepuluh) tahun memperoleh sekor 40. c. Lebih dari 10 tahun sampai 15 tahun memperoleh skoring 60. d. Lebih dari 15 tahun sampai denga 20 tahun memperoleh skoring 80. e. Lebih dari 20 tahun memperoleh skoring 100.

Kemudian, Nomor 2. Lembaga pemerintahan non-pemerintah desa. a. Lima tahun sampai dengan 15 tahun memperoleh skoring 20. b. Lebih dari 15 tahun sampai dengan 25 tahun memperoleh skoring 40. c. Lebih dari 25 tahun sampai dengan 35 tahun memperoleh skoring 60. d. Lebih dari 35 tahun sampai dengan 40 tahun memperoleh skoring 80. e. Lebih dari 40 tahun memperoleh skoring 100.

Advertisement

Populer