Connect with us

Berita

Ketua LSM Jarrak Jhon Kelly Nahadin, Bubarkan Ojk Terkait Dengan Adanya Skandal Jiwasraya Dukung Bamsoet

JARRAK.ID

Published

on

Jakarta, Jarrak.id | Ketua LSM Jarrak Jhon Kelly Nahadin, OJK terkait dengan adanya Skandal Jiwasraya. Jhon mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel khususnya dalam dunia perbankan.

Jhon menyebutkan bahwa Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Pertama, bagaimanakah independensi Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur dan mengawasi bank.

Kedua bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap bank.

Ketiga bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan konsumen dan penyidikan? Jenis metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan sifat penelitian adalah deskriptif.

Jadi kesimpulannya adalah, independensi OJK dalam pengaturannya bebas dari campur tangan pihak lain dan tidak disebutkan bebas dari campur tangan Pemerintah.

Pengaturan demikian ini berpotensi menimbulkan campur tangan dari pihak Pemerintah. Dimana peranan OJK dalam pengaturan dan pengawasan bank sangat luas menyangkut pengaturan dan pengawasan terhadap mikroprudensial, dan peranan OJK dalam perlindungan konsumen memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya yang baik. Menghentikan kegiatannya jika kegiatan tersebut berpotensi merugikan konsumen. 

Seharusnya OJK melakukan, pengaturan independensi OJK ditambahkan dengan unsur bebas dari campur tangan Pemerintah agar tidak menimbulkan potensi campur tangan Pemerintah. Kedua, agar dalam melaksanakan tugas pengaturan OJK benar-benar memperhatikan aspek kepentingan ekonomi nasional daripada kepentingan pelaku usaha.

Jhon juga mengatakan agar ketentuan OJK memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen diperjelas agar tidak menjadi bias seolah-olah OJK memfasilitasi konsumen dari aspek finansial. Kata Kuncinya adalah Independensi, Otoritas Jasa Keuangan, Pengaturan dan atau Pengawasan, Bank, Perlindungan Konsumen.

Disisi lain Mantan Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung apabila DPR RI bersama pemerintah membubarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik melalui Perppu ataupun perangkat kebijakan lainnya. Fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK bisa dikembalikan kepada Bank Indonesia.

“Skandal Jiwasraya hanyalah bagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel dalam menjaga uang masyarakat yang berada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pengadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, OJK malah menjadi duri dalam sekam,” ujar Bamsoet, di Jakarta, Sabtu (11/7/20).

Mantan Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum dan keamanan ini menilai DPR RI dan pemerintah tak perlu ragu membubarkan OJK yang notabene dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Lebih baik mengoreksi dibanding membiarkan kesalahan berlarut dan akhinya rakyat yang menjadi korban.

“Pembentukan OJK tak lepas dari rekomendasi IMF yang mengambil contoh Financial Service Authority (FSA) di Inggris. Kenyataannya, FSA justru gagal menjalankan tugasnya dan mengakibatkan Inggris terpuruk krisis finasial global pada 2008. Pada tahun 2013, Inggris membubarkan lembaga OJK mereka (Financial Service Authority). Jadi bukan hal yang mustahil apabila dalam waktu dekat kita membubarkan OJK. Apalagi kini situasi OJK sedang di titik nadir lantaran mendapat sorotan dari DPR RI, BPK, maupun Ombudsman,” tutur Bamsoet.

Bamsoet mencontohkan, dalam permasalahan Ausransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJBB), BPK mencatat bahwa OJK tak melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada jajaran pengelola statuter yang ditunjuk untuk merestrukturisasi AJBB, sehingga menyalahi UU Nomor 40/2014 tentang Perasuransian. Dalam IHPS I/2018, BPK menemukan penerimaan pungutan OJK 2015-2017 sebesar Rp 493,91 miliar belum diserahkan ke negara, penggunaan penerimaan atas pungutan melebihi pagu sebesar Rp 9,75 miliar, gedung yang disewa dan telah dibayar Rp 412,31 miliar tetapi tidak dimanfaatkan, utang pajak badan OJK per 31 Desember 2017 sebesar Rp 901,10 miliar belum dilunasi.

“Di skandal Jiwasraya dengan gamblang menunjukan betapa lemahnya self control mekanisme pengawasan di internal OJK. Sebagaimana OJK Inggris (FSA) yang tak mampu mendeteksi kondisi keuangan bank penyedia kredit perumahan The Northern Rock. Setelah membubarkan FSA pada tahun 2013, Inggris mengembalikan sistem pengawasannya ke Bank Sentral. Sudah saatnya fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK dikembalikan kepada Bank Indonesia,” pungkas Bamsoet.

Editor: GR / Effendi
Sumber: Ketua LSM Jarrak Jhon Kelly Nahadin

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer