Connect with us

Elektoral

Ketua DPR Tantang Ide Jokowi, Tak Setuju Caleg Eks Napi Korupsi Ditandai

JARRAK.ID

Published

on

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Ketua DPR, Bambang Soesatyo menolak ide yang diajukan Presiden Joko Widodo kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar eks napi korupsi yang jadi caleg pada Pemilu 2019 mendatang untuk ditandai.

Politikus Partai Golkar itu menyebut, saat ini dalam Undang-Undang Pemilu tidak ada penjelasan dan perintah untuk melakukan hal tersebut.

“Dalam Undang-Undang Pemilu jelas bahwa mantan napi termasuk napi koruptor boleh kalau sudah punya jeda lima tahun dan mengumumkan bahwa dirinya pernah dipenjara selama kasus apa itu diumumkan. Itulah tandanya,” kata Bamsoet, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (30/05/2018).

Oleh karena itu, Bamsoet meminta KPU untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan. Bamsoet meminta KPU tidak perlu menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) untuk melarang eks napi korupsi jadi caleg.

“Ikutin saja. Kalau semua lembaga punya persepsi masing-masing, mau jalan sendiri-sendiri untuk pencitraan agar lembaganya bagus menurut saya KPU nggak usah niru KPK lah. Jalan saja sesuai UU yang diberikan negara pada kalian laksanakan dan jangan ada hak warga negara yang hilang kemudian itu otomatis kualitas demokrasinya akan lahir,”ujar Bamsoet.

Pasalnya kata Bamsoet, rakyat Indonesia tidak bodoh. Sehingga pilihan mereka pasti jatuh kepada orang-orang yang memiliki kompetensi untuk memperjuangkan aspirasi mereka di Parlemen.

“Dan pasti parpol-parpol juga punya kalkulasi politik sendiri yang tidak akan merugikan partainya. Jadi serahkan saja pada mekanisme undang-undang yang ada,” kata Bamsoet.

Minta KPU Baca Sumpah Jabatan

Bamsoet pun mengimbau komisoner KPU untuk kembali membaca sumpah jabatan. Dalam sumpah jabatan itu jelas dikatakan bahwa komisioner KPU disumpah untuk melaksanakan undang-undang selurus-lurusnya.

“Nah kalau dia sudah paham itu maka dia harus mengamalkan Undang-Undang Pemilu yang menjadi tugasnya. Nah kalau dia membuat UU ya kita ubah dulu UUD 1945. Kita beri hak untuk KPU salah satu yang berhak mengubah UU, selain DPR yang bisa mengubah juga KPU. Kalau masyarakat mau. Itu saja simple,” tuturnya.

Baca Juga:  Koalisi Jokowi-Ma’ruf Akan Libatkan Ulama dalam Tim Pemenangan Pilpres 2019

“Dan saya imbau sekali-kali KPU di rumah buka-buka lagi UU yang menjadi tugas mereka,” lanjut Bamsoet.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer