Connect with us

Kolom

Kenapa Demo: Sebuah Catatan Kritis

Secara hukum yang berlaku, demonstrasi sesuatu yang legal dan merupakan bagian dari apresiasi emosi massa yang menuntut keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kemarahan ini seharusnya tidak dilawan dengan balasan yang serupa oleh pihak aparat, karena hal ini akan memperkeruh suasana keamanan.

ABU MUGHITS

Published

on

Saat ini demonstrasi dimana-mana, sebuah ‘pemberontakan’ kecil telah diteriakkan para mahasiswa atas nama bangsa yang merasa tidak puas dan tidak terlayani sebagai rakyat.

Terlepas dari orientasi demonstrasi mahasiswa terhadap RUU KUHP, RUU KPK dan RUU P-KS. Semua ini bermula dari kelemahan presiden dan pemerintah yang tidak bisa memberikan pelayanan kepada rakyat. Ketidakpuasan ini berawal dari ketidakpastian hukum, ekonomi dan sosial. Sehingga rakyat tidak lagi bisa diajak berdialog.

Hal ini karena hilangnya kepercayaan rakyat pada pemerintah, salah satu contoh pemerintah sudah menyalahi prosedur revisi UU KPK, yang dijalankan tanpa melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahunan.

Sebagaimana diketahui revisi UU KPK masuk Prolegnas Tahun 2015-2019, tapi revisi UU KPK tidak masuk Prolegnas Tahun 2019. Maka revisi UU KPK ini dinilai berjalan melanggar prosedur

Sebenarnya prosedur hukum sudah diatur, bagi siapapun jika tidak puas atas RUU tersebut, bisa diarahkan untuk mengajukan judicial review ke MK, Tapi kenyataannya hukum berhadapan dengan kekuatan massa yang sudah tidak percaya kepada pemerintah.

Secara hukum yang berlaku, demonstrasi sesuatu yang legal dan merupakan bagian dari apresiasi emosi massa yang menuntut keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kemarahan ini seharusnya tidak dilawan dengan balasan yang serupa oleh pihak aparat, karena hal ini akan memperkeruh suasana keamanan.

Presiden dan pejabat pemerintah seharusnya berani tampil untuk bisa meredam dan menunjukkan kepada rakyatnya sebagai sosok pemimpin yang mampu mengendalikan masalah bangsa.

Demonstrasi ini mungkin akan berhenti dengan bersamaan ‘lelahnya’ fisik dan psikologis massa, namun harus dicatat kalau kemarahan ini dibiarkan, maka emosi massa akan bertambah kuat jika pemerintah tidak mau mendengarkan keluhan rakyatnya dan tidak ada solusi dan sikap adil pemerintah. Ia akan menjadi bola salju dari kekuatan obrolan warung kaki lima sampai ingin menduduki kantor DPR dan istana.

Pemerintah jangan terkesan menunggu dan hanya melihat perkembangan situasi dan kondisi massa, ini akan menjadi masalah besar. PR bangsa ini sudah terlalu banyak dan tidak mudah penyelesaiannya, diantaranya kasus korupsi yang terkesan tebang pilih, asap Karhutla yang sampai saat ini menyesakkan dada rakyat, masalah OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang sejak Sejak tahun 1969 sampai sekarang, konflik dengan OPM tak kunjung reda dan terus berjatuhan korban baik dari OPM, sipil dan aparat pemerintah.

Disisi lain para tokoh agamapun harus bisa mengambil peran dalam masalah bangsa dan negara Indonesia ini, jargon kebangsaan dan toleransi sudah terlalu banyak dan terlalu sering kita dengar, tapi realisasinya hanya untuk kepentingan kelompoknya dan ‘penindasan’ untuk kelompok lainnya.

Mahasiswa dan pelajar bukan sekedar mampu berteriak kebenaran saat demonstrasi, tapi juga bisa menjadi pribadi yang benar dan pintar. Sehingga kedepan bangsa ini dipimpin oleh pemuda saat ini yang tidak sekedar pintar membuat pencitraan, banyak janji yang dikhianati dan tidak bodoh dalam menangani masalah serta tidak takut terhadap sistem kapitalis.

Advertisement

Populer