Connect with us

Other

Kemenkumham Berencana Hapus Lapas Khusus Koruptor, Manfaat atau Mudarat?

JARRAK.ID

Published

on

Lapas Sukamiskin (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Pasca terjadinya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lapas Sukamiskin beberapa waktu lalu, kini pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM atau (Kemenkumham) berencana membuat sebuah aturan baru.

Menkumham akan segera menggodok rencana menghapuskan lapas khusus untuk koruptor dalam program Revitalisasi Lapas yang dicanangkan oleh Dirjen PAS Kemenkumham.

“Menurut rencana revitalisasi, tidak ada lagi lapas khusus,” kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Dirjen PAS, Ade Kusmanto saat dihubungi, Selasa, (24/07/2018).

Sebagai tindak lanjut dan solusi dari peniadaan lapas khusus koruptor itu menurut Ade nantinya pihak Kemenkumham akan membagi Lapas dalam setidaknya 4 klasifikasi.

“Nantinya ada empat kategori lapas, yaitu super maximum security, maximum security, medium dan minimum security,” sebutnya.

Jika memang wacana tersebut nantinya benar-benar diterapkan, maka menurut Ade, tak akan ada lagi lapas khusus termasuk untuk koruptor. Nantinya, penempatan seorang narapidana di lapas akan didasarkan pada seberapa besar kecenderungan narapidana tersebut untuk mengulangi perbuatannya.

“Semakin dia punya kecenderungan membahayakan atau mengulangi perbuatannya maka akan ditempatkan di lapas yang makin ketat,” kata dia.

Ade menuturkan, adanya lapas dengan sistem klasifikasi tersebut dalam praktiknya nanti akan membuat narapidana mendapatkan perlakuan hukuman yang berjenjang.

Artinya, jika seorang narapidana telah menunjukkan perbaikan perilaku dan kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya sudah sedikit, maka yang bersangkutan akan ditempatkan di lapas dengan sistem keamanan yang relatif longgar.

“Penilaian akan dilakukan petugas setiap hari, indikatornya sedang disusun,” kata dia.

Dengan diterapkannya sistem berenjang itu nanti, menuut Ade titik yang ditekankan bagi narapidana bukan lagi pada seberapa lama yang bersangkutan menjalani hukumannya, namun seberapa besar perubahan perilaku narapidana tersebut.

Baca Juga:  Dirjen Pas Kemenkumham Pastikan Semua Barang Mewah Sudah Dikeluarkan dari Sukamiskin

“Seorang narapidana ditempatkan di salah satu lapas tersebut, sesuai dengan perubahan perilaku mereka,” kata Ade.

Adapun tujuan dari revitalisasi tersebut dikatakan Ade sebagai upaya untuk membuat narapidana menjadi taat dan berperilaku lebih baik. Bahkan dengan penggunaan sistem klasifikasi lapas tersebut Ade mengklaim hal itu akan dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang di lapas sebagaimana yang terjadi di Sukamiskin.

Menurut Dirjen PAS sebenarnya rencana Revitalisasi Lapas tersebut sudah diwacanakan jauh-jauh hari. Namun seiring terkuaknya kasus penyalahgunaan wewenang Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein pihaknya merasa saat ini merupakan momentum yang tepat untuk benar-benar merealisasikan revitalisasi tersebut.

Terkait rencana tersebut, Sri mengatakan siap mundur bila gagal melakukan revitalisasi.

“Kita lihat nanti revitalisasi. Kalau tidak berhasil, saya mundur,” tandas Sri.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer