Connect with us

Daerah

Kemendagri Tuding Anies Baswedan Lakukan Pencopotan Paksa di Jakarta

JARRAK.ID

Published

on

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soni Sumarsono menyebut jika ada pencopotan paksa dalam perombakan jabatan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Di DKI adalah proses pe-nonjob-an secara paksa tanpa ada argumentasi yang jelas, sesuai dengan pelanggaran PP nomor 53 tahun 2010,” kata Soni saat dikonfirmasi, Rabu, (18/07/2018).

Menurut Soni, seharusnya dalam setiap perombakan jabatan atau mutasi harus ada alasan yang disampaikan terlebih dahulu, sehingga tidak memicu kegaduhan.

Soni kemudian menyampaikan ada sejumlah kriteria atau alasan yang bisa dijadikan dasar dalam mencopot seseorang dari jabatannya. Misalnya pelanggaran disiplin, kinerja yang kurang baik, dan sebagainya.

Jika ada dugaan seorang pejabat melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin, pejabat tersebut bisa disidang untuk kemudian diberikan sanski. Soni lalu mengatakan andai pelanggaran yang dilakukan terhitung berat, maka sanksi yang diterima adalah pemberhentian.

“Jadi kalau berhenti itu sangat berat,” ujar pria yang pernah menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta saat Pilgub di provinsi tersebut pada 2017 silam.

Terkait dengan kinerja seorang pejabat, Soni menegaskan biasanya dilihat menggunakan indikator performa kerja dan pencapaian target sesuai dengan bidang dan wilayahnya.

Menurut Soni jika kedua hal tersebut tidak dijadikan dipertimbangkan dalam mutasi jabatan, proses perombakan jabatannya menyalahi aturan.

“Kalau itu tidak dilakukan ya pasti KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) akan turun,” ucap Sumarsono.

Ia pun menambahkan alasan pencopotan seorang pejabat dari jabatannya juga harus disampaikan kepada yang bersangkutan. Selain itu, kata Soni dalam melakukan perombakan jabatan, pejabat yang dicopot dari jabatan juga harus mendapatkan kejelasan soal posisinya yang baru. Jika tidak, lanjutnya, maka pejabat tersebut secara tidak langsung menjadi tanpa tugas alias nonjob.

Oleh karena, Soni meminta agar Anies mengikuti dan melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh KASN. Jika tidak, maka Anies melanggar undang-undang.

Baca Juga:  Beredar Informasi Ribuan Teroris di Sumbar, Rahmad Sukendar: Berita Bohong

Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam pasal 120 ayat 5 undang-undang tersebut dikatakan hasil rekomendasi KASN bersifat mengikat.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer