Connect with us

Bisnis

Kemenaker Siapkan Sanksi Tegas Bagi Perusahaan yang Lambat Cairkan THR

JARRAK.ID

Published

on

Menteri Tenaga Kerja, M Hanif Dzakiri (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) sudah menyiapkan tiga sanksi tegas bagi perusahaan yang lambat mencairkan tunjangan hari raya (THR).

Menaker Hanif Dhakiri menegaskan, THR wajib dibayarkan setiap perusahaan kepada pekerja/buruh paling lambat H-7 Lebaran. Nilainya sebesar uang gaji satu bulan sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat (4) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR.

Jika perusahaan tidak patuh, Hanif menegaskan pihaknya sudah menyiapkan tiga macam sanksi yang menunggu. Pertama, jika terlambat membayarkan THR, perusahaan akan dikenai denda 5 persen dari total THR yang wajib dibayarkan kepada karyawan.

“Kedua, teguran tertulis dan ketiga adalah pembatasan kegiatan usaha,” kata Hanif seusai pembukaan posko pengaduan THR di Jakarta, Senin, (28/05/2018).

Hanif menjelaskan, posko dan satgas THR telah dibentuk untuk mengawal pemberian THR dari pengusaha kepada pekerja dan mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran. Posko itu efektif bekerja melayani masyarakat mulai kemarin hingga 22 Juni 2018.

“Laporkan jika ada perusahaan yang telat atau tidak membayarkan THR ke posko satgas THR,” ucap Hanif.

Baca Juga:  Anies Baswedan Geram ada Ormas Diduga Minta THR Kepada Perusahaan

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer