Connect with us

Daerah

Kembalikan Kerugian DD/ADD, Empat Kepala Desa di Sumenep Tetap Dipidana?

JARRAK.ID

Published

on

Illustrasi (Doc. Net)

SUMENEP – JARRAK.ID – Temuan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur terhadap penggunaaan Dana Desa (DD) di empat desa Kabupaten Sumenep yang ditengarai merugikan negara mencapai Rp748,2 juta, kini jadi perbincangan hangat.

Sampling keuangan penggunaan DD tersebut oleh BPK dibenarkan Kepala Inspektorat Kabupaten Sumenep, M Idris. Menurut Idris, BPK menemukan kekurangan volume pengerjaan proyek fisik dari empat desa yang dijadikan sampel.

“Intinya sama dengan apa yang dilakukan Inspektorat kemarin, jadi ada yang harus dikembalikan ke kas desa,” kata Idris saat tim Jarrak.id berkunjung ke kantornya, Kamis, (26/07/2018).

Meski demikian, menurut Idris, empat desa yang diaudit BPK kemarin tidak masuk di sampling pemeriksaan pihak Inspektorat. “Empat desa kemarin tidak jadi sampel pemeriksaan Inspektorat,” ujarnya.

Menurut Idris, kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari kekurangan volume fisik tersebut sudah dikembalikan oleh kepala desa ke kas desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, A. Masuni, sebelumnya mengungkapkan, telah mengundang kepala desa terkait untuk mengembalikan dana tersebut ke kas desa paling lambat 60 hari.

“Katanya Dinas PMD kan sudah (dikembalikan), kembali ke kas desa, karena APBDes maka kembali ke kas desa untuk dibelanjakan lagi. Bukti pengembalian itu dari pihak desa sendiri,” ungkap Idris.

Sementara itu, Idris meminta kepada setiap desa dan dibantu pemerintah kecamatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) desa. Bahkan menurut Idris, semua desa di Kabupaten Sumenep berpotensi melakukan hal sama sebagaimana temuan BPK atas empat desa itu.

“Semua pelaksanaan DD/ADD di Kabupaten Sumenep untuk berpartisipasi melakukan pengawasan, sehingga pelaksanaannya bisa lebih bagus dari tahun ke tahun. Semu harus ikut membina stakeholder yang ada mulai dari kecamatan hingga desa, SDM pelaku pelaksana desa bisa lebih ditingkatkan,” kata Idris menambahkan.

Baca Juga:  KASIHAN, Jadi Tersangka Prostitusi Online, Vanessa Angel Ditinggalkan Keluarga

Tak Menghapus Proses Pidana?

Saat ditanya apakah kepala desa terbebas dari proses hukum setelah mengembalikan kerugian negara ke kas desa, Idris tidak menjelaskan detial. “Saya tidak mengomentari itu karena bukan kewenangan saya,” terangnya. Idris juga mengaku tidak punya kewenangan untuk menjelaskan apakah pihak Kejari Sumenep menindak lanjuti temuan BPK tersebut.

Untuk diketahui, penyelesaian kerugian negara perlu dilakukan pengembalian kekayaan negara yang hilang atau berkurang untuk meningkatkan disiplin dan tanggungjawab pejabat negara. Kerugian keuangan negara yang dikembalikan dikenal dengan istilah uang pengganti.

Mengacu pada Undang-Undang Pemberantasan Tipikor pasal 4 disebutkan, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tidak pidana sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Sebelumnya, auditor Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Jawa Timur menemukan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah dalam audit penggunaan Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2018 di empat desa Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Adapun empat desa yang diaudit BPK diantaranya Desa Ketawang Larangan, Desa Bilapora Barat dan Desa Bataal Barat di Kecamatan Ganding serta Desa Parsanga di Kecamatan Kota.

“Pada waktu itu memang ada audit dan temuan-temuan yang harus mengembalikan kerugian keuangaan negara,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan masyrakat Desa (DPMD) Masuni saat ditemui Jarrak.id di kantornya, Jalan Trunojoyo, Sumenep, Selasa, (24/07/2018).

Masuni merinci kerugian keuangan negara untuk Desa Ketawang Larangan mencapai Rp340 juta, Desa Bilapora Barat 203juta, Desa Bataal Barat 199 juta, dan Desa Parsanga Rp6,2 juta. Jika diakumulasi totalnya mencapai Rp748,2 juta.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer