Connect with us

Politik

Kecelakaan Kapal Danau Toba, Fadli: Jokowi Jangan Urus Jalan Tol dan Bandara Saja

JARRAK.ID

Published

on

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fadli Zon (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Dalam waktu berdekatan, insiden dua kecelakaan kapal terjadi di Danau Toba, Sumatera Utara. Padahal, evakuasi korban tenggelamnya kapal Sinar Bangun belum tuntas.

Mersepon hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan bahwa insiden tersebut juga berarti lemahnya pengawasan pemerintah pada transportasi laut.

Dilansir detikcom, sepekan terakhir, terjadi insiden kecalakaan dua kapal di Danau Toba. Pertama adalah kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun, yang menyebabkan 3 korban meninggal dunia dan 184 orang belum ditemukan. Kemudian pada Jumat (22/6/2018) kemarin, terjadi kecelakaan KM Ramos Risma Marisi, yang menyebabkan satu orang hilang terbawa ombak.

“Ini memprihatinkan. Saya ikut berdukacita atas terjadinya kecelakaan-kecelakaan tersebut. Kita semua tentu berharap semoga para korban yang hilang bisa segera ditemukan,” kritik Fadli dalam keterangan resminya, Sabtu (23/6/2018).

Tak Cukup dengan Santunan

Menurut Fadli, membantu korban insiden tersebut hanya dengan perawatan dan santunan tidaklah cukup. Pemerintah, kata dia, harus segera melakukan pembenahan di sektor transportasi laut, termasuk juga danau.

“Pemerintah selalu mengklaim keberhasilan pembangunan tol laut, poros maritim, dan sejenisnya, namun faktanya tingkat kecelakaan laut di Indonesia justru terus meningkat, khususnya angka kecelakaan kapal penumpang. Bulan Juni 2018 saja, saya catat ada empat kasus tenggelamnya kapal yang mengangkut penumpang,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

“Selain kecelakaan KM Sinar Bangun dan KM Ramos, kurang dari seminggu sebelumnya juga terjadi kasus tenggelamnya KM Albert di Pulau Maspari, Sumatera Selatan, dan KM Arista yang tenggelam di Perairan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Makassar. Menurut saya, kecelakaan laut beruntun yang terjadi menjelang dan sesudah Lebaran ini perlu dievaluasi serius,” imbuh Fadli.

Fadli menilai, kecelakaan moda transportasi udara dan kereta api sudah mengalami penurunan. Meski begitu, lanjt dia, kecelakaan pada moda transportasi laut disebutnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

“Dari empat moda transportasi, angka kecelakaan transportasi udara dengan kereta api di Indonesia sebenarnya telah menurun signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun khusus untuk transportasi laut, angka tahun lalu saja naik hampir 100 persen jika dibandingkan pada 2016. Menurut data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), pada 2016 jumlah kecelakaan laut hanya 18. Namun, sepanjang tahun 2017, angkanya meningkat menjadi 34 kecelakaan,” kata Fadli.

Sebagai catatan, kata Fadli, jumlah kecelakaan laut sejak 2012-2017 terdata sebanyak 107 kecelakaan, terdiri dari kasus 29 kapal tenggelam, 40 kapal terbakar, 24 kapal tubrukan, 10 kapal kandas, dan 4 lain-lain. Secara keseluruhan, jumlah korban meninggal sebanyak 931 dan korban luka-luka 631. Ini catatan buruk.

Karena itu, Fadli mendesak perlu ada evaluasi dan perhatian yang cukup besar terhadap transportasi laut di Indonesia. Fadli meminta agar KNKT tidak lagi hanya menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan, tapi juga mengevaluasi prosedur boleh-tidaknya kapal berlayar.

Fadli meminta, pelabuhan dan syahbandar harus dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kecelakaan di laut. Pasalnya, sebut dia, berdasarkan UU No 17/2008 pelabuhan dan syahbandar mengemban otoritas pengawasan pelayaran.

“Merekalah yang memungkinkan sebuah kapal bisa berlayar atau tidak. Jadi, otoritas pelabuhan dan syahbandar harus ikut dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya perusahaan pemilik kapal. Dalam kasus KM Sinar Bangun, otoritas pelabuhan setempat terbukti lalai dalam melakukan pengawasan, sehingga membiarkan KM Sinar Bangun meninggalkan pelabuhan dengan kelebihan penumpang,” ujar Fadli.

Evaluasi Transportasi Laut

Kelalaian pelabuhan dan syahbandar dalam kasus ini, menurut Fadli, juga terbukti dengan tidak adanya manifes penumpang KM Sinar Bangun. Padahal manifes kapal merupakan syarat untuk standar operasional sebuah kapal.

Atas rentetan kecelakaan itu, Fadli mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan transportasi laut. Sebab, hingga saat ini pengawasannya dari sektor pemerintah masih sangat minim.

Fadli lalu menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk tidak hanya fokus pada pekerjaan infrastruktur darat dan udara, tapi juga pada transportasi laut.

“Kalau kita perhatikan, penyebab utama terjadinya kecelakaan transportasi laut dan besarnya jumlah korban adalah akibat lemahnya pengawasan. Untuk kasus KM Sinar Bangun, misalnya, bagaimana bisa kapal penumpang tak punya manifes? Bagaimana bisa kapal yang tak memiliki manifes diizinkan berlayar? Itu semua menunjukkan pengawasan sektor transportasi laut memang sangat minim,” ungkap Fadli.

“Pemerintah tidak boleh terus-menerus hanya mengurusi jalan tol atau bandara saja dan mengabaikan moda transportasi lainnya,” pungkas Fadli.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer