Connect with us

Daerah

Kasus Suap Proyek Lampung Utara, KPK Berhasil Amankan Uang Rp728 Juta

JARRAK.ID

Published

on

Ilustrasi (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan total uang senilai Rp 728 juta, saat melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait kasus Suap Proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara dari pihak swasta kepada Bupati Lampung Utara.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan bahwa, total uang tersebut merupakan hasil keseluruhan dari OTT di Lampung Utara yang kemudian oleh Tim langsung dibawa gedung Merah Putih Jakarta.

“Ya dari seluruh total hasil OTT di Lampung Utara, Tim KPK di lapangan berhasil menemukan uang yang bisa dijadikan barang bukti sebesar Rp728 juta,” katanya di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2019).

Sebagai informasi, sebelumnya dari hasil pengembangan Penyidikan pasca OTT di Lampung Utara. KPK telah menetapkan sangBupati beserta enam orang tersangka lainya. Mereka diduga akan melakukan kegiatan suap terkait Proyek di Dinas PUPR dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.

Adapun ke tujuh tersangka tersebut, diantaranya Agung Ilmu Mangkunegara (AIM), selaku Bupati Lampung Utara 2014-2019, Raden Syahril (RSY), sebagai orang kepercayaan AIM, Syahbuddin (SYH), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara, Fria Apristama (FRA), Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara.

Kemudian, Wan Hendri (WHN), Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara, Chandra Safari (CHS), swasta dan Reza Giovanna (RGI), Swasta.

Atas perbuatannya tersebut, AIM dan RSY Sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sedangkan, SYH dan WHN disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Kemudian pihak swasta sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer