Connect with us

Daerah

Kasus Suap PLTU Riau, KPK Resmi Tahan Idrus Marham

JARRAK.ID

Published

on

Idrus Marham keluar dari gedung KPK menggunakan rompi oranye (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mentan Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham dalam dugaan kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1.

Usai diperiksa, Idrus keluar dari gedung KPK sudah mengenakan rompi oranye. Ini pemeriksaaan pertama Idrus Marham setelah ditetapkan sebagai tersangka.

“Saya siap untuk bekerja sama untuk pemeriksanaan kasus ini. KPK punya logika hukum, jangan lihat dengan logika kita sendiri,” ujarnya usai diperiksa.

Sebelumnya, seperti dikutip Antara, juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan penahanan terhadap Idrus Marham (IM) menunggu pertimbangan dari penyidik terlebih dahulu.

“Terkait pertanyaan apakah akan ditahan atau tidak, nanti tentu pimpinan akan menunggu pertimbangan penyidik terlebih dahulu, apakah memenuhi Pasal 21 KUHAP atau tidak, yaitu alasan objektif dan subjektif serta dugaan keras melakukan tindak pidana,” kata Febri di Jakarta, Jumat, (31/08/2018).

“Sekitar pukul 13.30 WIB tersangka IM dalam kasus dugaan suap terkait proyek PLTU Riau-1 memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka. Saat ini, sedang dalam proses pemeriksaan oleh penyidik di kantor KPK,” ucap Febri.

KPK menetapkan Idrus sebagai tersangka terkait kasus tersebut pada Jumat (24/08/2018).

“IM diduga menerima janji untuk mendapat bagian yang sama besar dari EMS sebesar US$1,5 juta yang dijanjikan JBK bila PPA (purchase power agreement) proyek PLTU Riau 1 berhasil dilaksanakan JBK dan kawan-kawan,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Jumat (24/08/2018) malam.

Idrus diduga bersama-sama dengan Eni Maulani Saragih yang diduga telah menerima hadiah atau janji dari Johanes Budisutrisno Kotjo pemegang saham Blakgold Natural Resources Limited terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau I.

Baca Juga:  PARAH! Uang Korupsi Bupati Cianjur Diserahkan di Halaman Masjid

Idrus disangkakan pasal 12 ayat (1) huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 56 ke-2 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer