Connect with us

Daerah

Kasus Suap Izin Pertambangan, KPK Cekal Politikus Golkar Melchias Mekeng ke Luar Negeri

JARRAK.ID

Published

on

Ketua Fraksi Golkar DPR, Melchias Markus Mekeng (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengeluarkan surat pencegahan untuk bepergian keluar negeri kepada Ketua Fraksi Golkar DPR, Melchias Markus Mekeng.

“KPK melakukan pelarangan ke luar negeri terhadap seseorang bernama Melchias Markus Mekeng, Anggota DPR-RI selama 6 bulan ke depan terhitung Selasa, 10 September 2019,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa, (10/09/2019).

Namun demikian, sampai saat ini status hukum Mekeng masih sebagai saksi.

“Yang bersangkutan dilarang ke luar negeri dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dengan tersangka SMT (Samin Tan) yaitu diduga memberi hadiah atau janji kepada Eni Maulani Saragih, anggota DPR-RI terkait pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian ESDM,” ucap Febri.

Sebelumnya Mekeng juga pernah diperiksa KPK dalam perkara dugaan suap tersebut. Penyidik KPK menggali keterangan Mekeng soal dugaan pemberian uang suap dari Samin Tan kepada eks Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih.

“Soal Eni Saragih. Kasus dia sama Samin Tan, yaudah ditanyain itu saja,” kata Mekeng usai diperiksa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (08/05/2019).

Terakhir PKP2B PT AKT yang disebut Febri, perizinan itu sebelumnya dihentikan oleh Kementerian ESDM, yang dipimpin Ignasius Jonan. Penghentian itu dilakukan karena PT AKT dianggap telah melakukan pelanggaran kontrak berat.

Atas penghentian itu, terjadi proses hukum hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) yang hasilnya menyatakan keputusan Menteri ESDM soal penghentian PKP2B PT AKT tetap berlaku.

Dalam proses menuju pengajuan banding terhadap putusan PTUN tentang terminasi itu, Eni menjanjikan bisa membantu Samin Tan dalam urusan dengan keputusan terminasi oleh Kementerian ESDM. Duit Rp 5 miliar pun diduga diserahkan agar Eni membantu mengurus hal tersebut.

Dari situ, Eni disebut sampai mengancam akan mempermalukan Jonan dalam rapat di DPR. Namun, sebagaimana diketahui, pada akhirnya pemerintah tetap menang hingga putusan terminasi terhadap kerja sama dengan PT AKT berkekuatan hukum tetap lewat putusan kasasi di MA.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer