Connect with us

Daerah

Kasus Pungli Prona, Kades Aeng Panas dan Prenduan Segera Tersangka? Ini Kata Kejari

HOLIDI

Published

on

Kejari Sumenep Bambang Panca Wahyudi Hariadi (Doc. JARRAK)

SUMENEP – JARRAK.ID – Desas desus kasus dugaan penyimpangan sertifikasi Program Agraria Nasional (Prona), atau Pengurusan Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL) yang menjerat Kepala Desa Aeng Panas dan Kepala Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan kini memasuki babak baru.

Pasalnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep, Madura, Jawa Timur menegaskan, dugaan penyimpangan yang dilaporkan masyarakat terhadap dua desa itu terus didalami penyidik.

Kendati demikian, Kasi Intel Kejari Sumenep Rahadian Wisnu Wardana enggan berkomentar soal proses penanganan perkara penyimpangan Prona yang menjerat dua kepala desa tersebut.

“Saya tidak bisa komentar (soal penanganan kasus penyimpangan Prona untuk Desa Aeng Panas dan Desa Prenduan, red), jadi langsung saja menghadap Pak Kejari. Kecuali ada izin dari Pak Kejari untuk memberikan keterangan pers, saya baru siap,” kata Wisnu kepada Jarrak.id saat ditemui di ruang kerjanya sambil meminta untuk tidak direkam, Kamis siang, (13/09/2018).

Sementara itu, Kejari Sumenep Bambang Panca Wahyudi Hariadi mengatakan, kasus posisi antara Desa Kertasada Kecamatan Kota dan Desa Aeng Panas serta Desa Prenduan Kecamatan Pragaan sama, soal penyimpangan PTSL, dimana kepala desa diguga dengan sengaja melakukan pungutan melebihi ketentuan.

Biasanya kata Bambang, biaya PTSL yang dibebankan kepada masyarakat sebesar Rp150 ribu, tetapi menurut Bambang tiga kepala desa melakukan pungutan melebihi angka tersebut.

“Kami tegaskan, bahwa kasus untuk Desa Aeng Panas dan Desa Prenduan jalan terus. Kenapa lebih lama prosesnya dibandingkan Desa Kertasada, karena di dua desa itu (Aeng Panas dan Prenduan, red) ada Peraturan Desa (Perdes), yang digunakan untuk ‘membenarkan’ pungutan itu. Sehingga kejaksaan harus menelaah terlebih dahulu, apakah Perdes bisa dijadikan dasar hukum atau batal demi hukum, karena bertentangan dengan peraturan di atasnya,” kata Bambang kepada Jarrak.id ditemui di ruang kerjanya, Kamis siang, (13/09/2018).

Baca Juga:  Inilah Satu Nama Kandidat Cawapres yang Keluar dari Saku Jokowi

Menurut Bambang, dalam proses penyelidikan pihaknya sudah selesai memeriksa kepala desa Aeng Panas dan Prenduan serta beberapa saksi terkait lainnya.

“Keterangan itu kami kumpulkan untuk dijadikan pertimbangan apakah akan masuk pada penyidikan, atau kasusnya ditutup jika memang dijumpai barang bukti yang lemah,” tegas Bambang.

Sejatinya kata Bambang, Senin lalu (10/09/2018) sudah dilakukan gelar perkara, tapi karena beberapa jaksa yang menangani kasus itu masih ada jadwal sidang di Surabaya, jadi harus diagendakan ulang.

Kendati demikian, Bambang menegaskan kasus dua desa tersebut sudah akan dinaikkan ke tahap penyidikan, dan akan dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sebagai dasar hukum.

Ketika ditanya apakah kalau perkara sudah masuk tahap penyidikan, potensi menjadi tersangka sangat besar, Bambang tidak menampik.

“Betul,” jawab Bambang singkat.

Ditanya soal rumor yang beredar di masyarakat, bahwa Kejari terkesan lamban menangani perkara tersebut, Bambang memastikan bahwa kasus itu akan terus diusut sampai disidangkan di pengadilan.

“Kami tidak main-main dalam memproses kasus itu. Tetapi harus diakui bahwa di internal Kejari juga ada keterbatasan, sehingga dua desa itu penanganannya lebih lama sedikit. Oleh karena itu, mari kita kawal bersama-sama agar kasus ini bisa diselesaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tandas Bambang.

Sebelumnya, Kejari Sumenep telah menetapkan Kepala Desa Kertasada Kalianget, Dekky Candra Permana, sebagai tersangka dalam kasus pungli prona atau kini berganti Pengurusan Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL).

Dekky Candra Permana ditetapkan sebagai tersangka pada 14 April 2014  berdasarkan dua alat bukti yang dikantongi Kejari Sumenep, dan diduga telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 157 juta.

Berita Populer