Connect with us

Bisnis

Jusuf Kalla: RUU Pertanahan untuk Kepentingan Semua Pihak

JARRAK.ID

Published

on

Wakil Presiden, Jusuf Kalla (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Rancangan undang-undang tentang pertanahan (RUU Pertanahan) dibuat untuk kepentingan semua pihak, baik dari sisi masyarakat, lingkungan hidup, dan pengusaha.

Demikian ditegaskan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla usai memimpin rapat internal di Kantor Wapres Jakarta, Kamis (12/09/2019).

“Kita berpihak pada semuanya. Bahwa (RUU) itu dipercepat, memang itu tujuannya. Jadi jangan asal memudahkan sesuatu itu seakan-akan kita berpihak,” terangnya.

ia mengatakan, meskipun pengusaha memiliki kepentingan dalam hal pengaturan hak guna usaha (HGU) terhadap lahan milik negara, Wapres mengatakan masyarakat dan lingkungan juga berhak untuk mendapatkan yang terbaik dari RUU tersebut.

“Pengusaha punya kepentingan, rakyat juga punya kepentingan, hutan juga punya kepentingan. Jadi ini berpihak ke semua komponen, karena kalau pengusaha tidak dijaga, siapa yang bikin usaha,” ucap JK.

Draf RUU Pertanahan memunculkan kritik dari beberapa kalangan terkait adanya pasal yang berpotensi HGU diberikan kepada pengusaha tanpa mempertimbangkan sejumlah aspek seperti luas wilayah, kepadatan penduduk, dan daya dukung lingkungan.

Pada pasal 25 ayat 8 dalam RUU tersebut disebutkan bahwa dalam hal pemegang HGU menguasai fisik melebihi luasan haknya, maka status tanahnya dihapus sehingga menjadi tanah yang dikuasai negara dimana penggunaan dan pemanfaatannya diatur oleh menteri.

Terkait akan hal itu, Wapres mengatakan RUU tersebut justru akan mendisiplinkan pemegang HGU dalam pengelolaan tanah milik negara.

“Justru kita ingin disiplinkan. Kalau dia (pengusaha) mendapat HGU 10 ribu (hektare), kemudian yang dia kuasai 15 ribu (hektare), itu harus menjadi hak Pemerintah untuk mengatur lagi,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Pemerintah berharap pembahasan RUU Pertanahan dapat menemui titik kesepakatan dan disahkan sebelum periode DPR RI 2014-2019 berakhir. Hal itu bertujuan agar pembahasan mengenai persoalan pertanahan tidak lagi ditunda dan bisa mulai dari awal jika tidak segera disahkan di periode sekarang.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer