Connect with us

Daerah

JPNU Dorong Pemerintah Lakukan Pemekaran dan Percepatan Pembangunan SDM di Papua

JARRAK.ID

Published

on

Ketua Umum Jaringan Pemuda Nusantara (JPNU), Andi Amar (Doc. JARRAK)

JAKARTA – JARRAK.ID – Ketua Umum Jaringan Pemuda Nusantara (JPNU), Andi Amar meminta agar pemerintah membangun infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara bersamaan di wilayah Papua dan Papua Barat.

Dia menyatakan bukan tidak setuju dengan pembangunan infrastruktur, namun melalui perbaikan SDM maka layanan publik melalui penataan manajemen pemerintahan yang baik akan bisa dilakukan melalui sebuah peta jalan yang jelas.

“Dengan demikian, Papua tumbuh menjadi serambi Indonesia yang sesungguhnya, karena lokasinya yang berhadapan langsung dengan negara-negara di wilayah Pasifik,” kata Andi Amar kepada Jarrak.id, Kamis, (12/09/2019).

Andi Amar khawatir jika pembangunan infrastruktur dan SDM tidak dilakukan secara bersamaan, maka potensi kerusuhan di wilayah Papua dan Papua Barat akan kembali terjadi.

“Bertahun-tahun orang Papua merasa tertinggal dan lebih terbelakang dibandingkan sesama orang Indonesia di wilayah lainnya. Kondisi ini harus diubah pemerintah melalui pembangunan sumber daya manusia,” tegas dia.

Ia juga meminta agar pembangunan di Papua bisa merepresentasikan kebutuhan masyarakat Papua.

“Karena masyarakat Papua kan beragam jika dilihat dari profesi dan mata pencahariannya. Ada yang jadi pedagang, petani dan nelayan berdasarkan lokasi yang mereka tempati. Sehingga harapan kita pembangunan yang dilakukan pemerintah berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan warga Papua yang profesinya beragam,” sebut dia.

Selain itu, ia juga mendorong agar pemerintah juga memberikan jaminan agar mahasiswa Papua ketika sudah kembali ke daerahnya bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan mereka.

“Ada stigma yang masih melekat dalam ingatan saya ketika masih kuliah sampai sekarang, bahwa ketika ada mahasiswa sudah merampungkan studinya di luar daerah, lalu mereka mereka kembali ke Papua lalu mereka mau bekerja. Ini juga harus menjadi tujuan dari pembangunan yang dilakukan di Papua.”

“Kita memang mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang berjanji akan mempercepat pembangunan sumber daya manusia di Papua. Salah satu caranya, akan memaksa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga perusahaan swasta besar untuk menerima masyarakat Papua sebagai pegawai. Tapi di lain itu, ada ribuan mahasiswa Papua yang juga harus mendapatkan perhatian ketika sudah kembali ke Papua,” sambung dia.

Dorong Pemekaran

Andi Amar juga mendorong agar pemerintah pusat mempercepat pemekaran wilayah Papua. Pasalnya dari sisi kewilayahan, Papua tidak cukup hanya dengan dua propinsi.

Menurut dia, Papua yang luasnya tiga kali Pulau Jawa diyakini layak untuk dimekarkan. Ideal pemekarannya bisa dilakukan jadi 3 provinsi, jika dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk yang mendiami pulau paling timur Indonesia ini.

Ia beralasan, salah satu prinsip kenapa pemekaran mendesak dilakukan di wilayah Papua adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

“Karena luasnya wilayah Papua menyebabkan banyak warga yang kurang mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Kalau Papua kembali dimekarkan maka akan mempercepat pemberian layanan publik kepada masyarakat,” tegas Andi Amar.

Sebelumnya, perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat meminta Presiden Joko Widodo melakukan pemekaran 5 provinsi berdasarkan wilayah adat di Papua dan Papua Barat. Permintaan itu dilakukan agar setiap wilayah adat dapat bertanggung jawab atas wilayahnya.

“Itu memang berasal dari hati nurani masyarakat Papua, masyarakat yang mencintai NKRI, karena dengan adanya pemekaran berdasarkan 5 wilayah adat otomatis suhu keamanan di Papua itu otomatis akan terjamin,” ujar Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura, Martinus Maware, Rabu, (11/09/2019).

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer