Connect with us

Daerah

Johannes Kotjo Sebut Setya Novanto Tidak Tahu Rencana Pembagian Fee Proyek PLTU Riau

JARRAK.ID

Published

on

Tersangka kasus dugaan suap PLTU Riau-1, Johannes Budisutrisno Kotjo (Doc. JARRAK)

JAKARTA – JARRAK.ID – Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan catatan soal pembagian fee proyek dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Dalam catatan itu, ada beberapa inisial nama yang disebutkan beserta jumlah besaran yang akan dibagikan kepada mereka. Catatan tentang rencana pembagian fee itu dibenarkan oleh petinggi Blackgold Natural Resources Ltd, Johannes B Kotjo.

Kotjo kemudian menjelaskan bahwa inisial yang dimaksud dalam catatannya adalah JK yang merupakan Johannes Kotjo, SN atau Setya Novanto, AR atau Andreas Rinaldi, masing-masing mendapatkan jatah USD 6 juta. Kemudian PR atau Richard Philip Cecil yang merupakan CEO Blackgold Natural Resources Ltd USD 3,1 juta; Rudy atau Rudy Herlambang, Direktur Utama PT Samantha Batubara USD 1 juta; IK atau Intekhab Khan yang merupakan Chairman Blackgold Natural Resources Ltd  USD 1 juta, James atau James Rijanto yang merupakan Direktur PT Samantha Batubara USD 1 juta dan Others yang merujuk ke pihak-pihak lain yang membantu perusahaan Kotjo untuk memenangkan proyek tersebut mendapatkan jatah USD 875 ribu.

Jaksa merasa heran dengan jatah yang akan diterima mantan Ketua DPR, Setya Novanto. Jaksa kemudian mengkonfirmasi kepada Kotjo kenapa Setya Novanto dijatah sebesar USD 6 juta.

“Saya dengan beliau (Setya Novanto) kawan lama. Jadi terima kasih beliau yang menghubungkan dengan Pak Sofyan Basir jadi saya kasih dia,” ucap Kotjo dalam pemeriksaan terhadap dirinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Kamis, (15/11/2018).

Novanto Tidak Terlibat Proyek PLTU

Jaksa kemudian mencecar Kotjo, apakah dari daftar inisial nama yang disebutkan uangnya sudah diserahkan termasuk kepada Setya Novanto. Kotjo berdalih hanya dirinya dan penyidik KPK yang tahu. Pasalnya inisial nama itu bersumber dari catatan pribadinya.

Kendati demikian, Kotjo menegaskan bahwa dirinya belum pernah menyampaikan secara langsung kepada Setya Novanto soal rencana pembagian fee tersebut yang berhubungan dengan proyek PLTU Riau-1. Bahkan setya Novanto tegas Kotjo, juga tidak tahu terkait proyek yang rencananya akan dilaksanakan perusahaannya tersebut.

Menurut Kotjo, Novanto hanya sebatas mengenalkan dirinya dengan Eni Saragih, dan selanjutnya pertemuan guna membahas proyek PLTU Riau-1 diatur dirinya dengan Eni Saragih.

Bantah Terlibat PLTU Riau

Sebelumnya Novanto juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam proyek PLTU Riau-1. Bahkan Novanto membantah pernah berkongkalikong dengan mantan Sekjen Golkar, Idrus Marham dalam pengurusan proyek tersebut.

“Nggak ada ikut masalah itu, nggak ada itu,” ucap Novanto usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (27/8/2018).

Novanto dengan tegas juga membantah bahwa dirinya yang memerintahkan Idrus Marham untuk meloloskan proyek itu. Pasalnya kata Novanto, waktu itu dirinya sudah ada di Lapas Klas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat untuk menjalani hukum dalam kasus e-KTP.

“Nggak ada (perintah ke Idrus), saya waktu itu sudah masuk (penjara),” imbuh Novanto.

Bermula dari OTT KPK

Kasus dugaan suap PLTU Riau-1 berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih di Rumah Dinas (Rumdin) Menteri Sosial, Idrus Marham pada 13 Juli 2017 lalu. Eni diduga menerima uang suap dari Johannes B Kotjo sebagai pemegang saham di Blackgold Natural Recources Ltd, salah satu perusahaan konsorsium penggarap proyek PLTU Riau-1. Proyek ini berada di bawah kewenangan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Dalam pengembangannya, KPK juga menetapkan mantan Sekjen Golkar sekaligus mantan Menteri Sosial, Idrus Marham sebagai tersangka. Idrus diduga juga ikut menerima janji USD 1,5 juta dari Eni apabila perusahaan Kotjo jadi ditunjuk untuk menggarap proyek tersebut.

Sejauh KPK sudah menetapkan tiga nama, Johannes B Kotjo, Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham dalam kasus tersebut.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer