Connect with us

Daerah

Jika Terbukti Terima Uang Suap PLTU Riau, KPK: Golkar Bisa Terjerat Pidana Korporasi

JARRAK.ID

Published

on

Gedung KPK (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi menjerat Partai Golkar dengan pidana korporasi, jika terbukti turut menerima aliran uang suap PLTU Riau-1.

“Iya bisa (dijerat pidana korporasi),” ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, di kantornya Jakarta, Senin, (03/09/2018).

Kendati demikian kata Basaria, penyidik masih akan melakukan penelusuran untuk membuktikan dugaan itu benar atau salah.

“Kalau itu bisa kita buktikan, tapi itu masih dikembangkan,” ujarnya.

Sebelumnya tersangka kasus suap PLTU Riau, Eni Maulani Saragih mengatakan bahwa ada sebagian uang suap PLTU Riau yang digunakan untuk pembiayaan Munaslub Golkar pada Desember 2017 silam.

“Yang pasti tadi memang ada yang mungkin saya terima Rp2 miliar itu sebagian memang saya ini kan, gunakan untuk Munaslub,” kata Eni.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, juga membenarkan informasi tentang uang suap proyek PLTU Riau-1 yang mengalir untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

“Katanya benar (adanya aliran uang suap PLTU Riau-1),” kata Novanto.

Baca Juga:  Kasus Mafia Anggaran, Ini yang didalami KPK dari Ketum PPP

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer