Connect with us

Bisnis

Jika Izin Ingin Diperpanjang, Freeport Wajib Bereskan Masalah Lingkungan

JARRAK.ID

Published

on

Kantor pusat Freeport-McMoRan Center di Arizona, A.S. (Foto: Azbigmedia.com)

JAKARTA – JARRAK.ID – Izin Usaha Pertambangan Khusus PT Freeport Indonesia akan berakhir pada 31 Juli 2018. Keputusan tersebut merevisi SK IUPK Nomor 413K/30/MEM/2017.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengungkapkan sebanyak 48 sanksi lingkungan yang dijatuhkan kepada Freeport Indonesia harus diselesaikan. Jika tidak, ini akan mempengaruhi pemberian IUPK selanjutnya, karena penyelesaian masalah lingkungan merupakan salah satu syarat perpanjangan izin Freeport

“Kena lah. Nah ini yang saya harus dengar dari Pak Jonan apa yang beliau maksud dengan dia mau dengar dari saya. Apakah semuanya sudah selesai dahulu, bagaimana kita mesti realistis juga,” kata Siti di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Jumat, (27/07/2018).

Menurut Siti, semua pihak yang terlibat dalam operasional perusahaan tambang milik Amerika Serikat (AS) tersebut sama-sama memiliki tanggung yang sama dalam menjaga lingkungan. Termasuk kata Siti, ketika Inalum resmi mengambil 51% saham Freeport.

“Kalau pun nanti dia ada Inalum di situ, maka Inalumnya juga lah, bareng-bareng saja. Kan persoalan lingkungan yang tidak pilih-pilih pada siapa atau siapa pokoknya lingkungan yang mesti dirapikan,” tutur Siti.

Pihaknya juga menggarisbawahi masalah lingkungan mana saja yang perlu dibenahi.

“Kita yang ngasih tahu bahwa ini kurang ini kurang harus dibereskan oleh mereka. Ada beberapa seperti pencemaran airnya, pencemaran udaranya, tailing hal-hal terkait dengan itu teknis,” tutup Siti.

Baca Juga:  Ikan Patin Jadi Salah Satu Menu Jamaah Haji 2018

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer