Connect with us

Politik

Jejak Politik Fahri Hamzah: Dari Deklarator KAMMI Hingga Jadi Pensiunan DPR RI

JARRAK.ID

Published

on

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Siapa yang tak kenal dengan nama Fahri Hamzah. Pria kelahiran Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 1971 itu punya sederet catatan panjang sebelum menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI.

Fahri pernah mencatatkan namanya sejak masa orde baru hingga reformasi. Sejarah pernah mencatat namanya sebagai seorang deklarator berdirinya sebuah organisasi kemahasiswaan bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Tak hanya menjadi deklarator, Fahri pun didapuk menjadi ketua umum pertama gerakan mahasiswa tersebut.

KAMMI yang didirikan di Kota Malang, Jawa Timur itu merupakan senjata bagi Fahri dan kawan-kawannya untuk menumbangkan rezim orde baru yang kala itu di nahkodai oleh Soeharto.

Pemilihan Kota Malang sebagai arena deklarasi gerakan mahasiswa bentukan Fahri Hamzah itu bukan tanpa alasan. Malang, selain dikenal sebagai Kota pendidikan Jawa Timur juga dipilih oleh Fahri untuk menampilkan kesan kepada rezim orde baru bahwa perlawanan masyarakat terhadap otoritarian Soeharto dengan segala kebobrokannya juga terjadi di seantero negeri termasuk ujung Timur Pulau Jawa.

Pasca deklarasi KAMMI di Malang, nama Fahri Hamzah meledak dan mendadak dikenal sebagai salah satu tokoh yang konsisten memberikan perlawanan terhadap orde baru hingga kehancurannya.

Perlawanan Fahri dan kawan-kawannya menumbangkan orde baru melalui berbagai gerakan rupanya berbuah seiring dengan mundurnya Soeharto dari singgasana presiden RI yang sudah didudukinya hingga puluhan tahun itu. Namun tumbangnya orde baru tak membuat Fahri lantas berhenti mecatatkan namanya dalam sejarah bangsa terutama sejarah perpolitikan tanah air.

Menapaki Karir Politik

Jejak politik Fahri pasca orde baru tumbang dimulai dengan mencoba peruntungan menjadi calon legislatif (caleg) dari Partai Keadilan (PK) atau yang saat ini dikenal dengan nama PKS.

Baca Juga:  Mendagri Bersikukuh Surat Edaran Soal THR Tidak Melanggar Undang-Undang

Sayang, Fahri tak beruntung lantaran partainya saat itu yaitu PK tak memenuhi treshold. Namun meski tak berhasil menjadi caleg, pada tahun 1999-2002 Fahri tercatat pernah menjadi staf ahli di MPR.

Kegagalan yang sebelumnya dialami nyatanya tak membuat Fahri patah arang. Pada Pemilu 2004, Fahri kembali maju nyaleg dari Dapil NTB dan kali ini usahanya berhasil. Pada periode 2004-2009 ini Fahri tercatat pernah menduduki jabatan Wakil Ketua Komisi III yang membidangi soal hukum.

Jejak politik Fahri tak berhenti sampai situ. Ia kembali terpilih sebagai legislator pada Pemilu 2009-2014. Pada periode ini Fahri diketahui pernah berganti-ganti komisi bahkan Ia juga tercatat pernah menduduki jabatan sebagai anggota Badan Kehormatan DPR.

Tak cukup sampai disitu, Fahri untuk yang ketiga kalinya terpilih kembali sebagai bagian dari DPR RI melalui Pileg tahun 2014. Pada periode ini Fahri berhasil naik kasta menjadi Wakil Ketua DPR bersama tokoh lain seperti Fadli Zon dari Partai Gerindra.

Fahri selama ini memang dikenal vokal dan suka “nyeleneh” dalam sikap maupun perkataannya. Salah satu yang pernah dianggap kontroversial adalah sikapnya terkait pembubaran KPK pada tahun 2011 silam.

Fahri soal ini menuntut pembubaran KPK dan meminta agar penegakan hukum kepada para koruptor cukup dilakukan oleh aparat Kepolisian dan juga Kejaksaan.

“Sudahlah KPK tutup saja. Mau ngomong apalagi saya. Tutup saja. KPK ya bubarkan, kembali ke kepolisian dan kejaksaan. Sudahlah aman negara ini. Balikin saja,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, (04/10/17) lalu.

Sikap kontroversial Fahri tersebut rupanya berujung pemecatan oleh PKS. Fahri didepak dari partainya itu lantaran ia kerap dianggap berseberangan dengan pendapat umum dan kesepakatan partai.

Baca Juga:  Wali Kota Blitar Serahkan Diri ke KPK, Bupati Tulungagung Masih Misteri

Beberapa sikap nyeleneh Fahri yang mengakibatkan pemecatan terhadap dirinya diantaranya adalah pembelaan Fahri kepada Setya Novanto dalam skandal “Papa Minta Saham”. Tak hanya itu, soal pembubaran KPK pun disebut menjadi faktor pendorong dipecatnya Fahri dari kursi keanggotaan PKS.

Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menyebut PKS akan tetap menolak sampai Fahri diganti.

“Pak Fahri dari sisi PKS sudah dipecat dari keanggotaan. Pertanyaannya adalah beliau memimpin itu mewakili fraksi apa? Kalau beliau tak mewakili fraksi PKS, mewakili apa? Kami PKS tak merasa diwakili karena memang beliau bukan anggota PKS,” tutur Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, (31/05/2017).

Atas pemecatan tersebut Fahri tak tinggal diam. Ia menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Beruntung, pengadilan memutuskan jika Fahri tetap sah menjadi anggota DPR sekaligus Wakil Ketua DPR untuk periode 2014-2019.

“PKS harus mulai sadar betul bahwa Indonesia negara hukum yang solid, demokrasi kita makin matang, sehingga proses perampasan hak orang itu tidak boleh semena-mena. Itu harus betul-betul diselenggarakan atas nama dan demi hukum. Kalau enggak ya partainya hancur. Orang akan melihat lho kok begini caranya,” ucap Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, (14/12/17).

‘Mundur’ dari DPR

Kini, jejak langkah politik Fahri mungkin tak akan berjalan lagi dan berangsur terhenti. Pasalnya, ia yang tak berpartai itu memutuskan untuk tidak kembali mencalonkan diri sebagi legislator pada Pileg 2019 mendatang.

“Saya tidak nyaleg karena PKS tidak mau,” demikian cuit Fahri lewat akun twitternya @fahrihamzah sebagaimana dikutip Jarrak.id, Selasa, (17/07/2018).

Loyalitas Fahri terhadap PKS terbukti sampai saat ini. Ia mengaku meskipun tak lagi maju sebagai caleg namun ia masih berkomitmen akan berusaha membantu mengantarkan PKS menjadi partai pemenang Pemilu 2019.

Baca Juga:  Mendagri Heran, Anggota DPR Ingin Fasilitas Rumah Dinas Diganti Uang

“Teman-teman harus tahu saya masih memperjuangkan PKS dan saya akan menjadi tim yang memenangkan partai,” tegas Fahri.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer