Connect with us

Bisnis

Jawab Tudingan Pertamina Korban Pencitraan Jokowi, Inas Zubir: Pendapat Miring

JARRAK.ID

Published

on

Wakil Ketua Komis VI DPR Inas N Zubir (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Berdasarkan amanat Pasal 33 UUD 45, PT Pertamina memiliki tanggungjawab untuk menyalurkan BBM Public Serve Obligation (PSO) ke seluruh titik daerah di penjuru negeri. Beban tersebut sangat berat, terutama karena kadang juga mengalami selisih harga.

Karena itu, wajar jika perusahaan plat merah ini mendapatkan kesempatan mengelola 12 wilayah kerja (WK) minyak dan gas yang digunakan untuk menutupi kebutuhan migas dalam negeri.

Wakil Ketua Komis VI DPR Inas N Zubir menjelaskan, tugas Pertamina memang sangat mulia sekaligus berat karena kerap keuangannya terbebani. Menurut dia, wajar juka Pertamina mendapatkan pengelolaan 12 blok migas yang telah berproduksi melalui proses tender yang transparan, adil, serta sesuai prosedur.

Inas lalu menyayangkan ada pihak tertentu yang justru menyebut Pertamina menjadi korban pencitraan Jokowi. Padahal, lanjut dia, yang dilakukan oleh Jokowi adalah amanat konstitusi.

Inas membenarkan perolehan laba bersih Pertamina turun dari US$3,15 miliar di 2016 menjadi US$2,4 miliar di 2017 atau Rp36,4 triliun (kurs Rp13.500). Menurutnya, penurunan sebesar 23% itu karena belum ada penyesuaian harga untuk BBM bersubsidi seperti Premium dan Solar.

Mengacu pada Pasal 66, UU No 19/2003 tentang BUMN maka Pemerintah dapat menugaskan Pertamina untuk menjalankan PSO sesuai amanat pasal 33, UUD 45. Selain itu, Pasal 66 juga menerangkan, jika tugas PSO tersebut tidak fisibel maka Pemerintah harus memberikan kompensasi sesuai biaya yang dikeluarkan oleh BUMN.

“Sayangnya mereka berpendapat miring (yang menganggap Pertamina tidak menaikan harga BBM dan mendapatkan 12 WK sebagai pencitraan pemerintah) itu seolah sengaja menutup mata terhadap kesejahteraan rakyat yang diamanatkan oleh pasal 33, UUD 45 kepada Negara,” ujar Inas lewat keterangan tertulisnya.

Baca Juga:  Fadli Persoalkan Pemanggilan Amien Rais Soal Hoaks Ratna Sarumpaet, Hanura: Takut ya?

Dikatakan Inas, untuk menjaga daya beli, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah tidak menaikan harga BBM PSO. Meski demikian, Pemerintah juga memberikan kesempatan kepada Pertamina untuk memperbaikinya dengan mengelola 12 blok migas yang telah berproduksi.

“Dengan begitu, produksi migas Pertamina secara nasional meningkat dari 21% pada tahun 2017 menjadi 35% pada April 2018, dan setelah terminasi blok Rokan pada tahun 2021, Pertamina akan menjadi tuan di negeri sendiri dengan menguasai 62% produksi nasional,” kata Inas.

“Dengan kenaikan produksi nyaris 3 kali lipat setiap tahun tersebut, PSO akan menjadi fisibel, sedangkan untuk kompensasi solar, pemerintah sudah menaikkan subsidi,” pungkasnya.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer