Connect with us

Daerah

JARRAK Tolak Usulan KPK Agar Koruptor Ditahan di Lapas Nusakambangan

JARRAK.ID

Published

on

Direktur Eksekutif Badan Pimpinan Pusat (BPP) Jaringan Reformasi Rakyat (JARRAK), John Kelly Nahadin (Doc. JARRAK)

JAKARTA – JARRAK.ID – Direktur Eksekutif Badan Pimpinan Pusat Jaringan Reformasi Rakyat (BPP JARRAK), John Kelly Nahadin menentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal usulan agar koruptor ditahan di Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

Menurut Nahadin, napi kasus korupsi memang sudah layak ditempatkan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Pasalnya, akan lebih mempermudah pengawasan, termasuk oleh para media.

“Kalau dipindah ke Nusakambangan, maka akses media untuk ikut melakukan pengawasan akan sulit. Karena kunjungan ke Nusakambangan prosedurnya sangat ketat. Kalau di Lapas Sukamiskin, wartawan bisa keluar masuk, sehingga mereka bisa ikut serta memberikan pengawasan kepada berbagai kegiatan yang dilakukan Lapas,” kata Nahadin dalam keterangannya kepada Jarrak.id, Selasa, (25/06/2019).

Nahadin menegaskan, kalau memang ada warga binaan yang melanggar peraturan maka sudah konsekuensi hukumnya. Demikian juga dengan petugas Lapas, jika tidak melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), juga sudah ada sanksi hukumnya.

“Jangan karena kesalahan oknum tertentu, KPK jadi memberikan usulan yang tidak masuk akal. Selama ini saya kira sudah pas napi koruptor ditempatkan di Lapas Sukamiskin. Kalau memang dijumpai pelanggaran, baik yang dilakukan warga binaan maupun petugas, kan sudah ada sanksinya,” tegas Nahadin.

Terlebih kata dia, narapidana yang diletakkan di Lapas Nusakambangan merupakan para pelanggar hukum tertentu. Artinya, tidak semua narapidana pantas diletakkan di Lapas Nusakambangan.

Nahadin menjelaskan jika yang penting ke depan adalah pembinaan kepada warga binaan, agar mereka bisa diterima dengan baik di masyarakat, bukan justru semakin membuat mereka semakin menderita yang berpotensi melanggar hak asasi mereka.

“Jadi menurut saya usulan yang disampaikan KPK tendensinya bukan pada penegakan hukum, melainkan siasat jahat untuk ‘membunuh’ para koruptor. Sebetulnya, yang paling ke depan bagaimana narapidana mendapatkan pembinaan dengan baik agar bisa kembali diterima masyarakat, dan tidak mengulangi perbuatannya kembali,” jelas Nahadin.

Baca Juga:  Sebut TKN Jokowi-Ma’ruf Aneh, Mardani: IQ Komunal Mereka Hanya 80

Dia mengaku bukan bermaksud membela koruptor. Semua elemen kata dia, sepakat bahwa korupsi memang harus diperangi. Tetapi menurutnya, jangan sampai memberikan penghakiman berlebihan kepada koruptor. Apalagi koruptor juga memiliki posisi yang sama di mata hukum.

“Para napi koruptor kan sudah menjalani hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya, jadi tidak perlu dihujat. Mereka juga manusia biasa, yang pasti melakukan kesalahan. Jadi tidak dibenarkan kita menghakimi mereka sesuai dengan selera pikiran kita. Ingat, dalam hukum positif yang dianut Indonesia, mereka juga pantas dan wajib mendapatkan keadilan dan perlakuan sama di muka hukum,” tandas Nahadin.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Berita Populer