Connect with us

Daerah

JARRAK Minta Pemerintah Perhatikan Hak Warga Binaan dalam Pembahasan RUU Pemasyarakatan

JARRAK.ID

Published

on

Rapat kerja DPR dan Kemenkumham pada Selasa, 21 Mei 2019 yang sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU Pemasyarakatan (Doc. JARRAK)

JAKARTA – JARRAK.ID – Komisi III DPR dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) sepakat untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan, Selasa, (21/05/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Menkum HAM Yasonna Laoly didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan Kemenkum HAM, Sri Puguh Utami.

Rapat Kerja DPR dan Kemenkumham (Doc. JARRAK)

Direktur Eksekutif Badan Pimpinan Pusat (BPP) Jaringan Reformasi Rakyat (JARRAK), John Kelly Nahadin mengapresiasi pembahasan RUU Pemasyarakatan antara DPR dan Kemenkum HAM.

Ia berharap, dalam RUU tersebut juga memberikan ruang pada pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Direktur Eksekutif Badan Pimpinan Pusat Jaringan Reformasi Rakyat (BPP JARRAK), John K. Nahadin (Doc. JARRAK)

“Ini momentum positif, dan peluang besar agar hak-hak warga binaan yang selama ini cenderung diabaikan agar diakomodir dalam sistem hukum yang jelas, terutama usai diterapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Saya berharap, dalam RUU tersebut warga binaan lebih ditempatkan sebagai manusia seutuhnya sesuai dengan prinsip HAM,” kata Nahadin dalam keterangan resminya, Kamis, (23/05/2019).

Nahadin juga mengusulkan dalam RUU juga dimasukkan pasal bahwa bagi setiap warga binaan yang sudah mengakui kesalahannya, dan menjalani pemasyarakatan dengan baik agar dikembalikan kepada masyarakat untuk mencegah pemborosan penggunaan uang negara, termasuk juga bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi.

Pasalnya kata dia, selama ini penegakan hukum terhadap koruptor cenderung bukan didasari kepada asas keadilan, melainkan kejengkelan dan balas dendam. Akibatnya, banyak yang tingkat kesalahannya kecil, tetapi tuntutan pidananya tinggi.

“Kita semua sepakat dan punya komitmen yang sama, bahwa korupsi harus diperangi. Tetapi saya mau menekankan, bahwa koruptor juga warga negara yang memiliki posisi atau derajat sama di mata hukum,”

“Maka dalam konteks ini penting untuk dipertimbangkan agar koruptor yang mengembalikan uang pengganti dan uang subsider dikembalikan kepada masyarakat. Karena kalau mereka dihukum dalam jangka waktu yang sangat lama, akan merugikan keuangan negara. Mari kita dialogkan masalah ini atas dasar penegakan hukum dan keadilan. Karena ini masalah serius dan mendesak yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” sambung Nahadin.

Nahadin mencontohkan, kasus korupsi yang nilainya Rp100 juta, tetapi dituntut 12 tahun penjara dan akhirnya divonis majelis hakim 10 tahun penjara.

Situasi seperti ini kata Nahadin, akan membuat negara menghabiskan banyak anggaran untuk pembiayaan warga binaan selama menjalani pemasyarakatan.

“Ini kan sangat tidak masuk akal, negara harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk pemenuhan warga binaan. Maka dalam konteks kasus korupsi, yang paling penting mereka mengembalikan kerugian negara dan uang subsider dan vonis mereka harus sesuai dengan tingkat kesalahannya.”

“Ingat, hukum pidana bukan untuk membunuh mereka yang melanggar hukum, tetapi membina dan membimbing agar menjadi pribadi yang lebih baik usai menjalani pemasyarakatan,” jelas Nahadin.

UU Berperspektif HAM

Nahadin juga menyoroti soal perbedaan pemberian remisi kepada koruptor yang kasusnya ditangani kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia meminta agar pemberian remisi dalam RUU Pemasyarakatan diatur dengan tegas. Karena remisi merupakan hak para warga binaan.

“Remisi adalah sesuatu yang melekat kepada setiap narapidana, apapun kasusnya. Jadi pemerintah dengan dalih dan alasan apapun tidak dibenarkan mencabut hak itu. Jika remisi tidak diberikan, pemerintah melanggar konstitusi dan amanat undang-undang.”

“RUU Pemasyarakatan harus jelas mengatur masalah ini. Jangan sampai terjadi perbedaan pemberian remisi kepada warga binaan,” tegas dia.

Nahadin menegaskan, salah satu asas terpenting dalam hukum adalah equality before the law atau persamaan di muka hukum. Jadi lanjut Nahadin, sejatinya jika mengacu kepada prinsip itu, pemberian remisi tidak boleh dikotak-kotakkan.

“Semua Warga Binaan pada prinsipnya wajib mendapatkan remisi. Kalau ini dimasukkan dalam RUU Pemasyarakatan, maka UU tersebut mencerminkan pemenuhan dan perlindungan pada HAM,” tandas dia.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer