Connect with us

Daerah

Jarrak Jakarta Dukung KPK Soal Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah

JARRAK.ID

Published

on

JAKARTA – JARRAK.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan gelagat tak akan memenuhi permintaan pemerintah untuk menunda proses hukum yang menjerat sejumlah calon kepala daerah. Langkah KPK itu dianggap penting untuk mewujudkan pilkada yang menghasilkan pemimpin berintegritas.

Menurut Ketua Umum Jaringan Reformasi Rakyat (Jarrak) DKI Jakarta, Ernadi, pemilih berhak mengetahui profil calon kepala daerah secara utuh, termasuk persoalan hukum yang berpotensi menjeratnya.

Ernadi menuturkan, transparansi sosok calon kepala daerah penting untuk mencegah fenomena ‘membeli kucing dalam karung’. Ernadi khawatir, banyak pemilih akan tertipu jika calon kepala daerah yang dicoblosnya menang, tapi dipenjara tak lama setelahnya.

“Untuk menghasilkan kompetisi yang sehat dan pemimpin yang berintegritas, semua pemilih harus diinformasikan secara terang-benderang, bagaimana kapasitas dan integritas sang calon kepala daerah,” kata Ernadi, Jakarta, Kamis (15/03/2018).

Senin lalu (12/03/2018), Menko Polhukam Wiranto sempat meminta KPK menghentikan sementara pemeriksaan calon kepala daerah sebagai saksi maupun tersangka dalam tahap penyelidikan, bahkan penyidikan.

Menurut Wiranto, proses hukum itu bakal berdampak negatif pada proses pilkada.

Namun menuurut Ernadi, pemerintah lebih pantas menawarkan solusi lain terhadap aturan yang tak memungkinkan pembatalan penetapan calon kepala daerah, termasuk yang diduga korupsi atau menerima suap.

“Lebih elegan kalau pemerintah membuat perppu pergantian calon terdaftar yang tersangkut pidana misalnya, daripada menghentikan proses hukum yang berdasarkan alat bukti cukup,” lanjut Ernadi.

Lebih dari itu, Ernadi menyebut jika KPK mengabulkan permintaan pemerintah soal penundaan kasus hukum maka akan memperburuk citra Indonesia.

“Itu tidak baik untuk angka indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih jalan di tempat,” imbuh Ernadi.

Bahkan menurut Ernadi, kepemimpinan Presiden Joko Widodo dapat dipersoalkan jika pemerintah mengintervensi proses hukum tersebut.

Baca Juga:  Anies Baswedan Versus Ombudsman di Kasus PKL Tanah Abang

“Kalau pemerintah mencapuri secara langsung, itu intervensi dan subject to impeachment karena berlaku prinsip independensi dalam kegiatan penegakan hukum,” ujar Ernadi.

Berdasarkan Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, calon yang terdaftar dalam pilkada tidak bisa mengundurkan diri, kecuali meninggal dunia. Ketentuan itu pun berlaku bagi para peserta pilkada yang berstatus tersangka.

Sejauh ini, KPK telah menangkap dua calon bupati dan tiga calon gubernur yang akan bertarung pada pilkada 2018.

Mereka adalah Bupati Subang, Imas Aryumningsih; Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko; Bupati Ngada, Marianus Sae; dan Bupati Lampung Tengah, Mustafa; serta Bupati Kepulauan Sula sekaligus calon gubernur Maluku Utara, Ahmad Hidayat Mus.

Pada dua pilkada serentak sebelumnya, delapan calon kepala daerah berstatus tersangka memenangkan pemilihan dan dilantik meski akhirnya dinonaktifkan.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Populer