Jangan Sampai Ada Motif Politik dalam SP3 Kasus Chat Porno Habib Rizieq Shihab

JAKARTA – JARRAK.ID – Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid mengapresiasi langkah kepolisian dalam menghentikan kasus dugaan chat porno yang melibatkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

“Pastinya kami dari MUI memberikan rasa syukur, bahwa kasus Habib Rizieq dinyatakan selesai dengan adanya SP3. Tentu pihak kepolisian harus kita apresiasi,” kata Zainut ditemui di kawasan Kuningan usai menghadiri acara halal bihalal di kediaman ketua DPD Oesman Sapta Odang di Jakarta, Sabtu, (16/06/2018).

Terkait pro dan kontra yang akan timbul dengan adanya penghentian kasus tersebut, Zainut menghimbau agar semua masyarakat menaati proses hukum dan keputusan tersebut.

“Kenapa harus diperdebatkan. Ini kan bentuk kebijaksaan polisi yang melihat bahwa kasus ini sejak awal sudah bermasalah, bukan murni pidana,” kata Zainut.

Pada perayaan Idul Fitri kemarin, Rizieq Shihab melalui sebuah video di media sosial mengaku telah menerima lembaran asli SP3 kasus chat mesum yang menjadikannya tersangka.

Kendati demikian hingga sekarang kepolisian belum mengonfirmasi pernyataan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) tersebut.

Tak Didasari Politik

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar berharap pemberian SP3 itu tak didasari alasan politik. “Catatan saya cuma satu, semua keputusan harus diambil berdasarkan hukum, bukan yang lain, apalagi kalau politik,” ujar Dahnil melalui telepon.

Dahnil setuju saja apabila kasus itu mendapat SP3. Namun ia menekankan semua harus berdasar argumentasi hukum.

Dahnil menyebut SP3 untuk Rizieq ini bukan sesuatu yang istimewa. Namun ia menekankan ada yang salah dalam kasus ini sehingga surat itu harus terbit.

“Berarti kan selama ini ada kekeliruan di polisi. Sehingga polisi menerbitkan SP3. Maka ini seharusnya menghentikan perdebatan terkait status hukum Habib Rizieq yang selama ini dituduh melakukan perbuatan tidak baik,” kata Dahnil.