Connect with us

Elektoral

Jalan Terjal PBB dan PKPI

JARRAK.ID

Published

on

JAKARTA- JARRAK.ID- Partai besutan Yusril Ihza Mahendra, PBB, dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh KPU. Nasib yang sama dialami Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang dinahkodai A.M. Hendropriyono. Akankah kedua partai itu mengulang sejarah tahun 2014 silam dan bisa lolos melalui gugatan di pengadilan?

Sesuai ketentuan undang-undang, partai politik yang dinyatakan tidak lolos sebagai peserta Pemilu 2019, diberikan kesempatan selama 3 hari untuk mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas surat keputusan KPU RI tentang penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 itu.

Untuk selanjutnya Bawaslu dalam tempo 5 hari akan menyidangkan sengketa tersebut dengan menghadirkan pimpinan KPU RI dan pimpinan partai politik yang mengajukan gugatan sengketa.

Bila Bawaslu memenangi putusan KPU RI itu, pimpinan partai politik yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN memiliki waktu kurang lebih selama 21 hari untuk menyidangkan dan memutuskan perkara sengketa tersebut.

Daripada itu, PBB dan PKPI berpengalaman memenangi gugatan di PTUN menjelang Pemilu 2014. Ketika itu, KPU pada 2013 juga menetapkan bahwa PBB dan PKPI tidak lulus sebagai peserta Pemilu 2014 karena tidak memenuhi persyaratan dalam verifikasi faktual.

Waktu itu, PBB di bawah kepemimpinan mantan Menkumham dan mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra yang juga dikenal sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara, menggugat Surat Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2013. Gugatan dilakukan pada 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu 2014.

Majelis hakim PTUN Jakarta yang diketuai Arif Nur’dua pada 7 Maret 2013 memutuskan mengabulkan gugatan PBB dan memerintahkan KPU mencabut surat keputusan itu sehingga PBB bisa menjadi peserta Pemilu 2014.

Sedangkan PKPI pada 2013 dinyatakan tidak lolos oleh KPU, bisa menjadi peserta Pemilu 2014 setelah gugatan atas KPU dikabulkan melalui fatwa hakim agung di Mahkamah Agung. PKPI yang saat itu dipimpin mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso bisa menjadi peserta Pemilu 2014.

Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa Nomor 34 tahun 2013 tertanggal 4 Maret 2013 yang menyatakan bahwa PKPI menjadi peserta Pemilu 2014. Dengan demikian, KPU harus merevisi keputusannya untuk meloloskan PKPI.

Kini PBB dan PKPI mengalami nasib serupa dengan pengalaman 5 tahun lalu. PBB saat ini masih dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra, sedangkan PKPI saat ini dipimpin oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) A.M. Hendropriyono.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Populer