Connect with us

Politik

Jadi Tersangka, Begini Komentar KPK Soal Potong Tangan Gubernur Aceh

JARRAK.ID

Published

on

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Front Pembela Islam (FPI) meminta Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dipotong tangannya. Memang, wacana hukum syariat Islam atau qanun terkait korupsi terus menggema.

Ketua FPI Aceh, Tengku Muslim At-tahiry, mendesak KPK mengusut tuntas kasus itu. Bahkan tak hanya itu, Muslim meminta, siapapun warga Aceh yang terlibat tindak pidana korupsi untuk dipotong tangannya.

“Walaupun yang ditangkap orang Serambi Mekah (Gubernur Aceh dan Bupati Bener Meriah), KPK tak perlu segan-segan karena tak semuanya orang Serambi Mekah saleh, ada juga yang jahat. Maka kalau ada bukti tangkap, jangan lepaskan dan potong saja tangannya, biar jadi pelajaran bagi orang lain,” ujar Muslim.

Menanggapi hal tersebut, KPK menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki wewenang jika ada aturan lain terkait sanksi korupsi di Aceh.

“KPK hanya berwenang menangani kasus dugaan korupsi menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi. Kalaupun ada aturan pidana lain di Aceh, kami tidak berwenang,” ungkap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, Kamis (5/7/2018).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002, KPK melaksanakan tugasnya berdasarkan pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atau yang biasa disebut UU Tipikor.

Sementara itu, hukum syariat Islam atau qanun terkait korupsi belum disahkan sehingga KPK hanya bekerja berlandaskan UU Tipikor.

Sementara itu, Guru Besar Hukum dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji, juga membeberkan argumen yang sama. Indriyanto menyebut, kekhususan regulasi Aceh tidak serta merta dapat menggantikan aturan secara nasional.

“Walau ada kekhususan regulasi di Aceh, sebaiknya UU Tipikor tetap sebagai regulasi tersendiri, bukan berbasis qanun (apabila kelak benar-benar diatur dan disahkan) ataupun dalam konteks unifikasi dan kodifikasi hukum pidana yang tetap mengakui adanya perkembangan delik khusus tindak pidana,” kata dia.

Baca Juga:  DPR Sesalkan Polisi Terlalu Mudah Percaya Alasan Pelaku Pembunuhan Sadis Satu Keluarga di Bekasi

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer