Connect with us

Politik

Izinkan Eks Koruptor Nyaleg, NasDem: MA Hormati HAM

JARRAK.ID

Published

on

Politikus Nasdem, Taufiqulhadi (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Politikus Partai Nasdem, Taufiqulhadi menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperbolehkan eks koruptor sudah tepat.

Keputusan MA kata Taufiqulhadi, merupakan bagian dari penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

“Keputusan MA sepenuhnya adalah bagian dari penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Semangatnya adalah menghormati Undang-Undang,” kata Taufiqulhadi, Sabtu, (15/09/2018).

Menurut Taufiqulhadi, undang-undang memang memberikan jaminan kepada eks koruptor untuk maju sebagai caleg. Pasalnya kata dia, hukuman menjadi intrumen penting bahwa koruptor telah menebus semua kesalahannya, sehingga dia putih kembali.

“Karena, seseorang yang telah dipidana maka dia telah menebus segala dosanya. Setelah keluar dari tahanan dia telah menjadi putih bersih kembali,” kata Taufiqulhadi.

Kendati demikian, Taufiqulhadi tetap berharap partai politik tetap mengedepankan caleg yang tidak memiliki masalah korupsi di masa lalu. Hal ini diakui dia sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas caleg dan citra partai politik.

“Lebih baik partai-partai politik tidak perlu mengajukan nama koruptor. Semangatnya selaras dengan pembangunan politik Indonesia,” tandas anggota Komisi III DPR tersebut.

Peraturan KPU yang melarang eks napi koruptor nyaleg adalah PKPU Nomor 20 Tahun 2018. PKPU itu digugat lewat MA, kemudian pada 13 September kemarin MA mengabulkan gugatan itu. Artinya, eks napi koruptor bakal diperbolehkan nyaleg.

Alasan MA mengabulkan gugatan itu karena PKPU itu dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016.

Pasal 240 ayat 1 huruf g UU Pemilu berbunyi:

Bakal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Baca Juga:  KPK Wacanakan DPR Tak Digaji Jika Pembahasan UU Tak Rampung

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer