Connect with us

Daerah

INVESTIGASI: Waduh, Banyak Dana Hibah Pokmas di Sumenep Diduga Dikorupsi, Begini Modusnya

HOLIDI

Published

on

Ilustrasi (Doc. Net)

SUMEEP – JARRAK.ID – Dana Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur tahun 2016 untuk para penerima Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur diduga banyak diselewengkan. Demikian disampaikan Direktur Lembaga Pemberdayaan dan Advokasi Masyarakat (el-PAMAS) Indonesia, Adam Damiri.

Adam mengatakan, berdasarkan penelusuran dan investigasi yang dilakukan pihaknya banyak ditemukan perbuatan melawan hukum yang menjurus pada tindak pidana korupsi di Sumenep, atas bantuan Dana Hibah pada Biro Administrasi Pembangunan Sekrearis Daerah (Sekda) Jawa Timur untuk para Pokmas yang anggarannya bersumber dari APBD Jawa Timur tahun 2016.

“Setelah melalui perjalanan panjang, tim menemukan beberapa kejanggalan penggunaan dana Pokmas di Kabupaten Sumenep yang diduga dijadikan bancakan oknum tertentu, sehingga tindakan tersebut dianggap memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Adam Damiri kepada Jarrak.id, Rabu, (03/10/2018).

Menurut Adam, pihaknya melakukan pelacakan terhadap beberapa Pokmas yang masuk dalam data penerima bantuan, dan mendapatkan berbagai modus kejahatan yang berpotensi masuk tindakan korupsi.

“Misalnya ada beberapa pengurus Pokmas yang mengaku hanya diminta pihak tertentu untuk tanda tangan, dan diperintahkan mengumpulkan beberapa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk ditempatkan sebagai anggota,” terang Adam.

Modus lainnya, berdasarkan temuan di lapangan ada beberapa pengurus yang mengaku hanya diminta tanda tangan proposal pengajuan proyek tertentu. Padahal kata Adam, pengurus dimaksud tidak tahu siapa yang membuat proposal itu.

“Artinya pengurus Pokmas memang tidak tahu dan hanya dimamfaatkan oknum tertentu untuk mendapatkan dana hibah,” kata Adam.

Selain itu lanjut Adam, ada sebagian pengurus Pokmas bersama bendahara sudah mencairkan uang dana hibah melalui Bank Jatim Cabang Sumenep, tetapi kemudian tidak ikut mengendalikan dan memegang uang tersebut untuk kegiatan pelaksanaan proyek.

“Ada juga yang mengaku ikut serta dalam pelaksanaan proyek yang anggarannya bersumber dari dana hibah, tetapi tidak tahu spesifikasi pelaksanaan proyek, karena yang bersangkutan hanya sebagai pekerja kasar saja,” beber Adam.

Bahkan ada pengurus Pokmas yang hanya diminta untuk tanda tangan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pelaksanaan proyek. Padahal yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana skema dan mekanisme pembuatan LPJ tersebut.

“Termasuk juga ada beberapa pengurus Pokmas yang hanya menerima uang dalam jumlah tertentu dari pengendali proyek. Beberapa modus seperti ini kami temukan di lapangan,” tegas Adam.

Pengerjaan Proyek Asal-asalan

Adam menjelaskan pihaknya juga melakukan investigasi ke beberapa proyek yang anggarannya bersumber dari dana hibah untuk Pokmas. Setidaknya ada tiga temuan penting. Pertama, ditemukan beberapa pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan Spek dan RAB, dan cenderung dikerjakan secara asal-asalan. Akibatnya banyak hasil proyek mulai mengalami kerusakan.

Kedua, Ada proyek yang tidak sesuai dengan proposal pengajuan dan tumpang tindah dengan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD).

“Karena ketika di cek tidak ada prasasti apakah anggaran proyek berasal dari Dana Hibah Pokmas, DD atau ADD. Akibatnya masyarakat tidak bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tersebut,” terang Adam.

Ketiga, ada program di beberapa desa yang tidak dan belum diketahui lokasi pengerjaannya. Apakah proyek benar-benar dikerjakan atau tidak.

“Temuan-temuan ini tentu menjadi atensi dan perhatian kami, agar anggaran yang sangat besar itu tidak hanya dijadikan bancakan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya,” kata Adam.

Siap Ambil Langkah Hukum

Terkait temuan dugaan tindak pidana korupsi dalam dana hibah kepada Pokmas, Adam mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum, dengan melaporkan kepada pihak terkait.

“Jangankan ratusan juta bahkan miliar rupiah ada kerugian negara dalam pengerjaan proyek, satu rupiahpun publik tidak rela jika anggaran negara yang sedianya dijadikan instrumen dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, justru dijadikan bancakan oktum bermental koruptif. Itulah sebabnya, kami pasti mengambil langkah hukum sebagai shock therapy kepada para oknum yang gemar mempermainkan uang negara, yang sebagian besar berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat,” tandas Adam. 

Advertisement

Populer