Connect with us

Daerah

INVESTIGASI: Aksi Tutup Mulut Kepala Desa, DPMD dan Inspektorat Sumenep Soal Pengembalian Kerugian Negara

HOLIDI

Published

on

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumenep, A. Masuni (Doc. JARRAK)

SUMENEP – JARRAK.ID – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur menemukan kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah dalam audit penggunaan Dana Desa (DD) di empat desa Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumenep, A. Masuni membenarkan bahwa memang ada audit BPK terhadap keuangan pemerintah daerah dan audit sampling keuangan penggunaan DD.

Adapun empat desa yang diaudit BPK diantaranya Desa Ketawang Larangan, Desa Bilapora Barat dan Desa Bataal Barat di Kecamatan Ganding serta Desa Parsanga di Kecamatan Kota.

“Pada waktu itu memang ada audit dan temuan-temuan yang harus mengembalikan kerugian keuangaan negara,” kata Masuni saat ditemui Jarrak.id di Kantor DPMD Jalan Trunojoyo, Sumenep, Selasa, (24/07/2018).

Masuni merinci kerugian keuangan negara untuk Desa Ketawang Larangan mencapai Rp340 juta, Desa Bilapora Barat Rp203 juta, Desa Bataal Barat RP199  juta, dan Desa Parsanga Rp6,2 juta. Jika diakumulasi totalnya mencapai Rp748,2 juta.

Ditanya soal bukti pengembalian kerugian negara baik yang berbentuk berita acara atau bukti setoran ke bank yang bersumber dari audit BPK, Masuni menyuruh tim Jarrak.id untuk langsung mengkonfirmasi kepada desa masing-masing.

“Ada di desa semua,” jawab Masuni singkat.

Datangi Kepala Desa

Tim Jarrak.id kemudian mencoba mengkonfirmasi kepada tiga kepala desa yang terletak di Kecamatan Ganding. Karena berdasarkan laporan BPK, tiga desa tersebut potensi kerugian negaranya sangat besar.

Pada Kamis, (26/07/2018) melalui sambungan seluler tim Jarrak.id menghubungi Kepala Desa Ketawang Larangan, Zaini soal bukti pengembalian kerugian negara yang bersumber dari DD kepada kas desa. Namun Zaini berdalih akan menghubungi kembali tim Jarrak.id karena masih dalam perjalanan pulang.

Baca Juga:  Pamsimas Bangun Tandon Air di Aceh Besar

Karena tidak ada konfirmasi lanjutan, tim Jarrak.id pada Sabtu, (28/07/2018) akhirnya menyambangi kediaman Zaini guna mencari tahu soal bukti kerugian negara. Namun sayang tim tidak berjumpa dengan Zaini. Bahkan pada Minggu, (29/07/2018) dan Senin, (30/07/2018) tim kembali mendatangi kediaman Zaini, tapi yang bersangkutan kembali tidak ada di rumahnya. Bahkan pesan singkat yang dikirimkan ke nomer ponselnya juga tidak mendapat balasan.

Akhirnya tim mencoba mengkonfirmasi kepada kepala desa yang lain, yaitu Kepala Desa Bilapora Barat, H. A Sukur. Tim berusaha untuk melihat bukti pengembalian kerugian negara di Desa Bilapora Barat baik berupa berita acara atau bukti setoran pengembalian melalui bank ke kas desa.

Sukur mengatakan bahwa pihaknya sudah selesai mengembalikan kerugian negara ke kas desa. Tetapi Sukur enggan untuk menunjukkan bukti pengembalian tersebut.

“Tapi saya takut keliru kalau memberikan bukti pengembalian itu,” kata Sukur singkat.

Saat ditanya lebih jauh siapa yang akan menyalahkan kalau yang bersangkutan menunjukkan bukti tersebut kepada tim Jarrak.id, Sukur justru meminta tim untuk menghubungi kepala DPMD apakah pengembalian untuk Desa Bilapora Barat sudah selesai apa belum.

“Jadi lebih baiknya langsung saja konfirmasi kepada DPMD,” jawab Sukur.

Tim kemudian menunjukkan bukti rekaman bahwa Kepala DPMD, A Masuni justru meminta untuk mengeceknya langsung kepada desa masing-masing termasuk Bilapora Barat, Sukur beralasan bahwa bukti rekaman tidak dapat dijadikan dasar rokomendasi dari DPMD.

“Kecuali Masuni (Kepala DPMD) meminta kepada saya untuk mengeluarkan bukti pengembalian itu kepada siapa saja, oke saya akan keluarkan,” dalih Sukur.

Tim juga menanyakan apa susahnya memberitahu bukti pengembalian jika memang sudah disetorkan ke kas desa. “Saya kan tidak tidak tahu, takutnya saya keliru. Jadi saya minta maaf karena tidak dapat menunjukkan bukti pengembalian tersebut,” Sukur beralasan.

Baca Juga:  Bertambah, Bom Gereja Surabaya Tewaskan 8 Orang dan 38 Luka-Luka

Lalu tim mencoba mendatangi kediaman Kepala Desa Bataal Barat, Basyirotul Aini untuk menanyakan bukti pengembalian kerugian negara ke rekening kas desa. Namun yang bersangkutan tidak ada di kediamannya.

DPMD Lempar ke Inspektorat

Tim Jarrak.id kemudian kembali mendatangi kantor DPMD pada Rabu, (01/08/2018) untuk meminta konfirmasi soal pengakuan kepala desa bahwa dokumen penyetoran kerugian negara yang bersumber dari DD sudah ada di meja DPMD.

Kepala Inspektorat kabupaten Sumenep, R. Idris (Doc. JARRAK)

Kepada tim Jarrak.id, Kepala DPMD Masuni membenarkan bahwa semua dokumen pengembalian kerugian negara di empat desa sudah diserahkan kepada desa, tetapi saat diminta menunjukkan dokumen tersebut, Masuni justru meminta tim Jarrak.id menghubungi Kepala Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Sumenep, Jufri.

Saat ditanya sampai kapan batas waktu pengembalian kerugian negara sebagaimana kompensasi BPKP yaitu 60 hari, Masuni menjawab lupa. “Saya sudah lupa. Langsung saja ke Pak Jufri,” kata Masuni singkat.

Tim kemudian bergerak menuju Kantor Inspektorat Sumenep di Jalan Kamboja Nomor 31. Setelah menunggu lama tim kemudian diterima Kepala Irban Wilayah III Inspektorat, Jufri.

Setelah tim meminta Jufri menunjukkan dokumen dari DPMD soal pengembalian keuangan negara, Jufri beralasan masih akan meminta izin terlebih dahulu kepada Kepala Inspektorat Sumenep, R Idris.

Tim kemudian mencoba mengkonfirmasi kapan audit BPKP dilakukan dan sampai kapan batas waktu pengembalian sebagaimana jangka waktu yang diberikan selama 60 hari, Jufri berdalih dirinya juga lupa.

“Saya juga lupa,” kata Jufri singkat.

Jufri kemudian meminta tim untuk kembali pada Kamis, (02/08/2018). Tetapi saat dihubungi pada keesokan harinya melalui pesan singkat, Jufri enggan merespon. Bahkan Jufri menyebut dirinya baru kembali dari acara di Talango dan langsung pulang ke rumahnya.

Baca Juga:  Indonesia Raih Satu Emas dan Perak, Berikut Klasemen Sementara Asian Games 2018

Sampai berita ini diturunkan, baik kepala desa, DPMD dan Inspektorat belum mampu menunjukkan dokumen pengembalian kerugian negara dari empat desa tersebut.

Berita Populer