Connect with us

Politik

Inilah Tugas Berat Komjen Iriawan Usai Dilantik Jadi Pj Gubernur Jawa Barat

JARRAK.ID

Published

on

Kemendagri resmi menunjuk Komjen (Pol) Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat (Foto: Istimewa)

JAKARTA – JARRAK.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo resmi melantik Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat, di Bandung, Senin, (18/06/2018).

Merespon pelantikan, pengamat kepolisian Edi Saputra Hasibuan berpendapat bahwa wewenang tersebut ada di pihak Kemendagri.

Dia hanya berpesan agar penjabat sementara Gubernur Jabar menjunjung tinggi profesionalitas, mengingat tugas yang akan dihadapinya cukup berat karena terkait dengan politik lokal Jabar.

Oleh karena itu, mantan Komisioner Kompolnas itu mengingatkan agar Iwan Bule mengedepankan sikap netralitas dalam menghadapi pesta demokrasi paling akbar di tanah Jabar tersebut.

“Dia harus bisa jaga kepercayaan masyarakat itu. Dia harus membuktikan kepada publik bahwa yang selama ini dipersepsikan tidak benar,” kata Edi kepada awak media, Senin, (18/06/2018).

“Sebetulnya bukan hanya terjadi sekali ini saja Penjabat sementara oleh Polri/TNI, intinya harus jaga netralitas tidak bokeh berpihak, Itulah titik tekannya,” imbau Edi.

Sesuai Undang-Undang

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan, pelantikan Komjen Iriawan sudah sesuai aturan.

Pihaknya, kata Bahtiar, telah melihat dasar hukumnya sebelum melantik yang bersangkutan, sesuai Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada sebagai payung hukum pengisian posisi penjabat gubernur.

“Dalam Pasal 201 UU Pilkada disebutkan dalam mengisi kekosongan jabatan Gubernur diangkat Penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata dia seperti yang tertulis dalam keterangan persnya, Senin, (18/06/2018).

Di samping itu, Bahtiar juga menjelaskan Pasal 19 ayat (1) huruf b dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam pasal tersebut diatur tentang ruang lingkup nomenklatur jabatan pimpinan tinggi madya. Pasal 19 ayat (1) huruf b menyebutkan, yang dimaksud pimpinan tinggi madya adalah sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga non-struktural, direktur jenderal, deputi, inspektur jendral, inspektur utama, kepala badan, staf ahli menteri, kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat dewan pertimbangan presiden, sekretaris daerah provinsi, dan jabatan lain yang setara.

Baca Juga:  KPU: Partai Baru Dilarang Kampanyekan Paslon Presiden dan Wakil Presiden

Aturan lain yang jadi payung hukum pengangkatan Penjabat Gubernur, kata Bahtiar, adalah Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Gubernur , Wagub, Bupati, Wabup, Walikota dan Wawalikota. Dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat di lingkup pemerintah pusat atau provinsi.

“Sekarang Komjen Pol Iriawan sudah tidak menjabat lagi di struktural Mabes Polri. Beliau sekarang di Lemhanas. Beliau adalah pejabat esselon satu sestama Lemhanas atau setara Dirjen atau Sekjen di kementerian. Jadi penunjukan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat sudah sesuai dengan undang-undang,” tandas Bahtiar.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer