Connect with us

Politik

Inilah Sejumlah Poin Penting yang Mesti Dibahas dengan Cermat dalam RUU Terorisme

JARRAK.ID

Published

on

Ilustrasi (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berharap DPR tidak terburu-buru dalam mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau RUU Anti Terorisme.

Menurut Anggara sejatinya masih banyak hal yang harus dikaji dan diselesaikan dalam RUU tersebut.

“Proses pembahasan RUU harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar upaya pembentukan hukumnya tidak mencederai kebebasan sipil,” ujar Anggara melalui keterangan tertulis, Minggu, (20/05/2018).

Menurut Anggara ada sejumlah poin krusial dalam RUU Terorisme yang mesti dikaji secara hati-hati dan teliti oleh DPR dan pemerintah. Poin itu diantaranya soal definisi, pidana mati, dan penangkapan pelaku teror. Dalam sejumlah pembahasan, definisi terorisme termasuk salah satu yang banyak menimbulkan perdebatan.

Definisi terorisme kata Anggara merupakan poin krusial yang mesti dibahas secara cermat karena erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Anggara justru menyarankan agar definisi terorisme ditafsirkan menjadi sebuah tindakan yang menimbulkan kematian atau luka serius dengan niat untuk menimbulkan ketakutan yang serius dalam masyarakat.

“Jadi definisi ini harus dirumuskan hati-hati dan tidak ambigu,” kata Anggara.

Termasuk juga kata Anggara, soal pidana mati. Dalam RUU diatur bahwa hukuman yang dapat dijatuhkan adalah pidana mati. Namun menurut Anggara penerapan pidana mati ini tak tepat karena justru menimbulkan inspirasi baru kegiatan teror lainnya.

Menurut Anggara, para terduga teroris sama sekali tidak khawatir dengan ancaman pidana mati yang akan dijatuhkan. Karena mereka melakukan aksi teror memang mendambakan kematian yang menurut mereka adalah cara paling terhormat.

Selain itu, jika pidana mati kerap digunakan untuk menjerat para teroris maka implikasinya program deradikalisasi pemerintah akan mandeg dan tidak berkembang.

“Terhadap pidana mati kami meminta presiden mengkaji secara serius dan menghapuskan hukuman tersebut,” ucap Anggara.

Sementara terkait penangkapan, lanjut Anggara, RUU tersebut mengatur perpanjangan masa penangkapan dengan tujuan menggali jaringan terorisme. Namun alih-alih memperpanjang waktu, aparat penegak hukum dapat menggunakan metode whistle blower atau justice collaborator yakni saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

“Jangka waktu penangkapan harusnya tidak perlu diatur dan tetap harus dipastikan hak-haknya selama proses peradilan,” kata Anggara.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer