Connect with us

Daerah

Ini Alasan Para Kepala Daerah Tergoda untuk Korupsi

JARRAK.ID

Published

on

Ilustrasi (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun merupakan 1 dari 108 kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

“Kami sangat menyayangkan praktik korupsi seperti masih terjadi melibatkan kepala daerah dan jajaran di bawahnya. Praktik suap seperti ini sudah berkali-kali terjadi di daerah,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Pandjaitan saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (11/07/2019).

Basaria kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa kepala daerah menjadi rentan terjerat tindak pidana korupsi. Pertama, kata dia, kepala daerah tidak memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan pencegahan tindak pidana korupsi di daerah yang sedang dipimpinnya.

Padahal KPK sudah sering kali turun ke daerah dan melakukan pendampingan termasuk Provinsi Kepri pada 2018.

“Ini kembali kepada orangnya. Dia sudah punya komitmen (pencegahan korupsi), dia sudah sumpah sebelum menduduki jabatan itu, kembali kemudian dia ingkari. Kita sudah melakukan pencegahan tapi tidak diikuti,” ujarnya.

Kedua, kepala daerah kurang terbuka dalam kegiatan pelayanan publik, seperti pengajuan izin untuk keperluan tertentu.

Padahal untuk mengantisipasi korupsi di aspek perizinan harusnya ada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan menggunakan sistem online (elektronik) guna menghindari tatap muka.

“Dengan PTSP secara online tidak ada lagi yang mendatangi kepala daerah. PTSP dihampir seluruh daerah sudah ada, tapi yang secara online dan kita pantau ternyata belum semuanya jalan. Kalau sudah online dan bisa KPK pantau, sangat kecil kemungkinannya terjadi korupsi,” tuturnya.

Ketiga, biaya politik yang mahal. Akibatnya ada sejumlah kepala daerah yang berusaha mengembalikan ongkos politik melalui berbagai cara, salah satunya dengan korupsi.

Keempat, selama ini vonis pidana penjara bagi kepala daerah pelaku korupsi masih terlalu rendah.

“Penyebabnya korupsi kepala daerah karena vonis (terhadap) kepala daerah terlalu ringan, bisa juga karena memang cost politics yang sangat tinggi,” ucapnya.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer