Connect with us

Politik

Ingat, Tidak Ada Kewenangan KPK yang Dilucuti dalam RKUHP

JARRAK.ID

Published

on

Gedung KPK (doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Tim Perumus Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Hakristuti Hakrisnowo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak berlebihan menyikapi pembahasan RKUHP yang kini tengah digodok DPR bersama Pemerintah.

Menurut Hakristuti, fungsi KPK dalam menangani tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga kata Hakristuti, tidak ada pembahasan masalah kewenangan masalah tugas dan kewenangan KPK dalam RKUHP.

Pasal itu berbunyi, “Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

“Artinya walaupun (tindak pidana korupsi) ada di dalam KUHP, tindak pidana korupsi ini tetap menjadi kewenangan KPK dan penegak hukum lain,” ujar Hakristuti dalam jumpa persnya di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu, (06/06/2018).

Lebih lanjut, Hakristuti menilai agar sejumlah pihak membaca secara keseluruhan agar tak ada beberapa subtansi yang terlewatkan, sehingga muncul anggapan RKUHP melemahkan KPK. Padahal, anggapan itu salah.

“Ini (UU 31/1999) adalah landasan kuat untuk penegak hukum termasuk KPK dalam menangani tindak pidana korupsi,” tandas Hakristuti.

 

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer