Connect with us

Politik

Ingat, Partai Baru Dilarang Usulkan Capres dan Cawapres

JARRAK.ID

Published

on

Ketua KPU RI, Arief Budiman (Doc. Net)

JAKARTA – JARRAK.ID – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan jika partai politik baru dilarang mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2019.

Larangan tersebut telah disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU, Bawaslu dengan DPR dan Pemerintah pada Rabu, (23/05/2018).

“Kalau memang tafsir, Undang-Undang (Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu) begitu yah. Itu juga sudah disepakati (bersama Komisi II DPR, Pemerintah dan Bawaslu),” ujar Arief di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis, (24/05/2018).

Tafsir yang dimaksud Arief adalah tafsir Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu. Pasal tersebut menyatakan paslon capres-cawapres disusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dalam RDP Arief juga menegaskan jika yang berwenang mengusulkan capres-cawapres adalah partai politik yang sudah resmi menjadi peserta pemilu. Namun kata Arief, yang dimaksud partai politik peserta pemilu adalah partai yang sudah ikut dalam kontestasi politik tahun 2014 lalu. Sehingga tafsir ini secara substantif memberikan larangan kepada partai baru ikut usulkan capres-cawapres.

“KPU sudah sampaikan logika itu (semua peserta pemilu bisa mengusung capres). Kami kemarin sudah sampaikan itu tapi pembuat UU memberikan makna peserta pemilu, iya, tetapi peserta pemilu yang dispesifikkan yang itu, yang peserta pemilu 2014,” terang Arief.

Oleh karena itu, menurut Arief akibat aturan tersebut maka logo partai baru tidak bisa dicantumkan dalam surat pemilihan presiden 2019. Bahkan, sumbangan dana kampanye untuk partai baru menjadi lebih kecil dibandingkan partai pengusul.

Baca Juga:  Usai Temui JK, Prabowo dan Sandi Berencana Sowan Ke Jokowi

“Kalau parpol pengusul bisa tidak terbatas. Tetapi kalau badan hukum lain itu terbatas, nominalnya sudah ditentukan. Jadi, (parpol baru) ikuti ketentuan sumbangan dana dari lain-lain, bisa badan hukum, bisa juga individual,” pungkas dia.

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Berita Populer