Connect with us

Berita

INFO DEWAN: BAHAS BANTUAN JPS, KOMISI III DPRD BULELENG HEARING DISSOS dan DPMD

JARRAK.ID

Published

on

Foto Jarrak.id/Francelino: Kadis PMD Made Subur

SINGARAJA-JARRAK.ID – Komisi III DPRD Buleleng, menggelar hearing dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa, serta BPKD Kabupaten Buleleng, Kamis (11/6/2020).

Hearing tersebut digelar terkait penyautan bantuan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) hasil monitoring ke desa-desa di wilayah Kabupaten Buleleng.

Rapat yang berlangsung dengan memperhatikan protokol kesehatan covid-19 ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng, Luh Marleni, didampinggi Ketua DPRD kabupaten Buleleng, Gede Supriatna SH, serta dihadiri anggota Komisi III dan dari SKPD terkait.

Hearing itu digelar berkaitan dengan refocusing anggaran yang telah dilaksanakan melalui perubahan anggaran mendahului, serta untuk mengetahui besaran anggaran yang difokuskan untuk penanganan COVID-19 yang sudah terrealisasi sampai dengan saat ini, serta kendala-kendala yang dihadapi terhadap pelaksananan penyaluran bantuan jaring Pengaman Sosial (JPS).

Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna mengatakan, setelah anggota DPRD Kabupaten Buleleng melaksanakan monitoring ke desa-desa, terdapat berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

Misalnya terkait dengan kekurangpahaman masyarakat tentang banyaknya jenis bantuan, baik dari pemerintah pusat, pemeritah provinsi maupun dari pemerintah kabupaten. “Dan ini sering menimbulkan kesalahpahaman di masyarkat,” ucapnya.

Menyikapi hal tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, I Gede Sandhiyasa, S.Sos, M.Si, mengatakan bahwa pendataan verifikasi dan validasi DTKS yang sebelumnya dilakukan dua kali, sekarang sudah diberikan empat kali dalam setahun. “Tujuannya untuk menyempurnakan data tersebut dimana masyarakat yang betul-betul miskin akan dimasukan data DTKS, yang sudah mampu akan dikeluarkan, yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa,” jelas Sandhiyasa.

Hasil tersebut, sebut dia, akan dikikirim ke kementerian melaui aplikasi SNJ, dan keputusan selanjutnya ada di Pemerintah Pusat untuk selanjutnya dikeluarkan SK DTKS. Kendalanya adalah verivali di tingkat desa masih terkendala pengoprasian aplikasi sehingga terdapat data yang tidak valid. “Dan ini kami sudah tindaklanjuti ke desa-desa bersangkutan dengan bersurat ke prebekel untuk melaksanakan verifali DTKS dan melakukan pelatihan-pelatihan dengan melibatkan unsur terkait sehingga kedepan data DTKS ini benar-benar sesuai dengan kenyataan di lapangan,” papar Sandhiyasa lagi.

Sementara Kepala Dinas PMD, Made Subur, mengatakan bahwa sesuai dengan arahan dari BPK, BPKP dan KPK, terkait dengan KPM yang menerima bantuan dari Dinas Sosial dan dari kabupaten supaya tidak dobel dengan dana desa. “Hal ini kami sudah melakukan cross check ke lapangan yang menemukan ada beberapa masyarakat menerima bantuan dobel seperti BPNT dan BLT, ada juga menerima BST dan BPMT, serta ada yang menerima BLT dana desa dan BST di kantor pos,” papar Subur.

“Kami sudah panggil orangnya, ternyata mereka tidak mengakui untuk itu kami melakukan cross check ke Kantor Pos, ternyata mereka dobel, untuk itu kami suruh buat pernyataan bahwa dia sudah menerima BST, untuk itu dana desa harus dikembalikan untuk diberikan kepada masyarakat yang berhak,” jelasnya.

Subuer menuturkan bahwa dari surat pernyataan yang sudah dibuat akan disampaikan ke BPD untuk dilakukan musyawarah desa guna menganti dana yang sudah diterima tersebut. Kemudian dana itu diberikan ke masyarakat yang lain.

“Masalahnya jika masyarakat yang menerima dobel tidak mau mengembalikan, kita menyarankan kepada prebekel untuk menyiapkan skema melaui program padat karya tunai (PKT) dengan menggandeng Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam pelaksanaannya,” pungkas Subur.

Penulis: Francelino
Editor: Sarjana

JARRAK.ID adalah portal berita daring yang konsisten dan terukur menyuguhkan informasi akurat. Mengabarkan fakta dengan berimbang tanpa menihilkan gagasan orisinil dan kritis. Setia menjadi platform bacaan publik.

Advertisement

Populer